Berita  

Surat Kelurahan Air Itam, Objek Tanah Disebut di Bacang: Bagaimana Sertifikat Bisa Terbit?

BE, PANGKALPINANG — Kuasa hukum Ibnu Haidir Atas, Donny Ranap Manurung, menyoroti dasar penerbitan surat tanah dari Kelurahan Air Itam yang kemudian menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat atas objek lahan yang menurut pihaknya berada di wilayah administrasi Kelurahan Bacang, Pangkalpinang.

Hal itu disampaikan Donny setelah mengikuti persidangan sengketa lahan seluas sekitar 8 hektare di Jalan Alexander, Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (21/9/2026).

Menurut Donny, persoalan yang perlu diperjelas bukan hanya mengenai riwayat penguasaan lahan, tetapi juga letak objek secara administratif. Sebab, pihaknya menyebut objek tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Bacang, sementara surat tanah yang menjadi alas hak pihak tergugat diterbitkan oleh Kelurahan Air Itam.

“Objeknya ada di Kelurahan Bacang. Pertanyaannya, kenapa surat tanahnya dikeluarkan oleh Kelurahan Air Itam dan kemudian BPN bisa menerbitkan sertifikat berdasarkan surat tersebut?” kata Donny usai persidangan.

Ia mengatakan persoalan batas wilayah tersebut semestinya dapat dilihat dari ketentuan administrasi pemerintahan yang telah berlaku pada saat surat tanah diterbitkan.

Donny merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 1984 serta Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2000 yang mengatur perubahan status Desa Air Itam, Desa Tuatunu dan Desa Bacang menjadi kelurahan.

“Kalau mengacu pada aturan tersebut, Air Itam dan Bacang sudah memiliki wilayah administrasi masing-masing. Jadi alasan bahwa dulu Air Itam dan Bacang masih satu wilayah perlu dilihat kembali konteks waktunya,” ujarnya.

Donny kemudian mempertanyakan penerbitan alas hak pada 2009 yang disebut berasal dari Kelurahan Air Itam. Menurut dia, pada tahun tersebut wilayah administrasi Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Bacang telah memiliki batas masing-masing.

“Ini yang kami minta diperjelas. Kalau objek berada di Bacang, mengapa suratnya diterbitkan Kelurahan Air Itam? Kemudian surat itu digunakan dalam proses sampai terbit sertifikat. Dasar dan prosesnya perlu terang,” katanya.

Ia menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak tergugat dalam persidangan juga belum memberikan penjelasan secara utuh mengenai batas wilayah dan lokasi objek sengketa.

“Kami melihat ada saksi yang tidak mengetahui secara pasti lokasi maupun batas wilayah objek. Tetapi yang dibicarakan justru mengenai Air Itam karena dulu disebut masih satu wilayah dengan Bacang,” tutur Donny.

Dalam persidangan, salah seorang saksi, Asnawi, mantan Ketua RT di Kelurahan Air Itam selama sekitar 30 tahun, dicecar mengenai riwayat penguasaan tanah, batas wilayah serta dasar munculnya klaim atas lahan tersebut.

Saksi mengakui objek tanah yang disengketakan pernah diklaim sebagai aset lingkungan RT 02 berdasarkan hasil rembuk warga.

Namun ketika ditanya mengenai dasar penerbitan surat tanah atas nama Hj. Sulaita hingga proses jual beli lahan, saksi menyebut informasi yang diketahuinya berasal dari cerita masyarakat.

“Itu cerita dari masyarakat Air Itam. Dulu isu-isunya ada hubungannya dengan mertua Pak Hj. Sulaita. Saya pun dengar-dengar dari kata orang,” ujar saksi di hadapan majelis hakim.

Keterangan tersebut kemudian kembali diarahkan pada persoalan riwayat administrasi wilayah dan batas antara Kelurahan Air Itam dengan Kelurahan Bacang.

Dalam pemeriksaan, saksi juga beberapa kali mengaku tidak mengingat secara pasti tahun perubahan administrasi wilayah maupun rincian transaksi jual beli lahan.

Majelis hakim sempat mengingatkan penasihat hukum agar pemeriksaan saksi tidak menggiring jawaban atau memaksakan kesimpulan tertentu.

Pertanyakan Proses Terbitnya Sertifikat

Donny mengatakan pihaknya tidak hanya mempersoalkan asal-usul surat tanah, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana dokumen tersebut kemudian dapat menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

“Kalau memang objeknya berada di Bacang, tentu perlu dijelaskan mengapa dokumen administrasinya berasal dari Air Itam. Ini yang kami pertanyakan, termasuk bagaimana proses verifikasi BPN sebelum sertifikat diterbitkan,” katanya.

Ia menilai persoalan lokasi objek dan kewenangan wilayah kelurahan menjadi bagian penting dalam perkara tersebut karena berkaitan dengan dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar penguasaan tanah.

Sementara itu, Ibnu Haidir Atas mengatakan pihak tergugat memiliki alas hak yang diterbitkan pada 2009 oleh Kelurahan Air Itam.

“Pada 2009 sudah ada Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Bacang dengan wilayah masing-masing. Objeknya di Bacang, tetapi surat yang dipakai untuk sertifikat berasal dari Air Itam. Ini yang kami minta dijelaskan dalam persidangan,” kata Ibnu.

Sidang Perkara Nomor 30/Pdt.G/2026/PN Pgp

Perkara sengketa lahan tersebut terdaftar dengan nomor 30/Pdt.G/2026/PN Pgp. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Darma Indo Damanik bersama hakim anggota M. Rizky dan Rizal Firmansyah.

Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat.

Pihak Tergugat dalam perkara tersebut terdiri dari Hendy Suwandi, Kevin Suwandi, Lurah Kelurahan Air Itam dan Camat Bukit Intan.

Sementara pihak Turut Tergugat terdiri dari Darmeli, Thamrul, Edy, Kantor Pertanahan Pangkalpinang dan Lurah Bacang.

Sejumlah saksi yang diperiksa antara lain Abdul Razak, Asnawi dan Abdullah. Pemeriksaan berfokus pada riwayat penguasaan lahan, batas administrasi wilayah serta sejarah pelepasan atau jual beli tanah di kawasan Jalan Alexander.

Persoalan mengenai asal surat dari Kelurahan Air Itam, letak objek di Kelurahan Bacang dan proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihak penggugat dalam persidangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *