BE, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai menerapkan sistem Smart Parkir sebagai upaya memodernisasi pengelolaan parkir sekaligus meningkatkan transparansi retribusi daerah.
Peluncuran Smart Parkir dilakukan Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (1/10/2026). Pada kesempatan itu, Pemkot juga menyerahkan rompi baru secara simbolis kepada para juru parkir (jukir).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pangkalpinang, Efran, mengatakan penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari penataan pengelolaan parkir di ruang publik, khususnya pada tepi jalan umum yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
Menurut Efran, dasar pelaksanaan Smart Parkir mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang yang disertai pemutakhiran data juru parkir dan titik parkir di lapangan.
Saat ini, tercatat 146 titik parkir di jalan kota yang dikelola 386 jukir. Sementara di ruas jalan provinsi, terdapat 167 jukir yang tersebar di 12 titik berdasarkan hasil pemutakhiran data.
“Pengelolaan parkir tersebut diprioritaskan di sepanjang tepi jalan umum milik kota,” ujar Efran.
Ia menjelaskan, penerapan sistem digital juga ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar layanan parkir sekaligus membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan retribusi.
Masyarakat dapat menggunakan layanan Smart Parkir dengan mendaftarkan nomor kendaraan, baik roda dua maupun roda empat berpelat BN. Pilihan paket berlangganan tersedia mulai dari harian, mingguan hingga bulanan.
Untuk paket harian, masa berlaku layanan mencapai 24 jam.
Jukir nantinya dapat memverifikasi status pelanggan melalui aplikasi khusus. Status berlangganan akan ditampilkan melalui indikator warna hijau jika aktif dan merah apabila kendaraan belum berlangganan.
“Dengan Smart Parkir Pangkalpinang ini tentunya memberikan kemudahan lewat langganan digital, prosesnya cukup mudah,” kata Efran.
Selain sistem pembayaran, Pemkot Pangkalpinang juga melakukan penataan terhadap identitas jukir. Penyerahan rompi baru menjadi penanda bahwa jukir yang bertugas telah terdata dan memiliki identitas resmi.
Efran menegaskan, Dishub hanya menangani retribusi parkir di tepi jalan umum. Sementara pajak parkir untuk kegiatan usaha menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Saat ini, tercatat sekitar 80 pelaku usaha yang berpotensi menyelenggarakan pemungutan pajak parkir.
Terkait ruas jalan provinsi dan nasional, Efran mengatakan pemungutan retribusi parkir tidak menjadi kewenangan pemerintah kota. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Karena itu, Dishub bersama jajaran Forkopimda akan melakukan sosialisasi kepada jukir dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status jalan dan kewenangan pemungutan retribusi.
“Karena masyarakat umum kerap tidak membedakan status jalan tersebut, kami bersama jajaran Forkopimda akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para jukir,” ujarnya.
Pemkot Pangkalpinang berharap penerapan Smart Parkir dapat membuat pengelolaan parkir lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan parkir di ruang publik.











