Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pangkalpinang

BE, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan pentingnya ketersediaan data ekonomi yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan perdana Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, Senin (15/6/2026).

Kegiatan pendataan diawali di Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang. Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menjadi responden pertama dalam sensus yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tersebut.

Menurut Saparudin, data yang valid memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

“Data menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa menyusun program yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Pendataan yang dipimpin langsung Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, berlangsung sekitar 30 menit. Sejumlah pertanyaan diajukan petugas sebagai bagian dari pengumpulan data dasar yang nantinya akan menjadi bagian dari basis data ekonomi nasional.

Dewi Savitri menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat dan perkembangan aktivitas usaha di Kota Pangkalpinang. Data yang terkumpul akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.

“Pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Petugas akan melakukan pendataan secara bertahap kepada masyarakat dan pelaku usaha guna memperoleh data ekonomi,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Data yang akurat diharapkan mampu menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara komprehensif.

BPS Kota Pangkalpinang juga mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus serta mendukung proses pendataan. Hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu rujukan utama bagi pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *