banner 728x250

Sanksi Tegas, Pertamina Stop Penyaluran BBM ke SPBN Ketapang

BE,PANGKALPINANG- Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengambil langkah tegas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan menyetop penyaluran BBM subsidi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Ketapang, Muara Baturusa Kota Pangkalpinang.

SPBN Ketapang milik TN ini diduga melanggar kesepakatan distribusi BBM subsidi yang harusnya diperuntukan untuk nelayan dijual ke penambang illegal timah di Laut Permis Kabupaten Bangka Selatan.

Diketahui, sebelumnya tangkapan 3 ton solar bersubsidi hasil giat Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Babel yang menggerebek gudang penimbunan BBM milik seorang berinisial “H” di sekitar jalan dua jalur, dekat Bukit Dealova, Pangkalpinang pada Selasa (19/9/2023) berasal dari SPBN Ketapang.

“Pertamina sudah mengeluarkan sanksi penyetopan 1 bulan lebih untuk penyaluran BBB ke SPBN Ketapang terhitung sejak awal penangkapan Polda Babel,” kata Adeka, Sales Area Manager Pertamina Babel, Sabtu (23/9/2023).

Jika hasil penyelidikan polisi keluar, kata Adeka, tidak menutup kemungkinan distop permanen. “Kita tunggu hasilnya dari penyelidikan polisi kalau ada temuan distop semua,” jelasnya.

Namun patut disayangkan, Pertamina sudah mengambil langka tegas tidak diiringi dengan Polda Babel yang belum melakukan pemasangan garis polisi (police line) di SPBN Ketapang.

Bahkan, ketiga orang yang turut diamankan berikut barang bukti 3 ton solar subsidi belum juga dirilis. Begitu juga perkembangan dengan pemilik sekaligus direktur SPBN Ketapang belum jelas juga arah penyelidikan.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mendukung langkah kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi oleh sejumlah SPBUdan SPBN di Babel.
Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurahman, Kamis malam (21/9/2023) menyikapi terkait sejumlah dugaan kasus penyelewengan BBM subsidi oleh sejumlah SPBU dan SPBN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belakangan ini. Dan hingga kini sejumlah kasus tersebut masih ditangani Polda Babel.

Penyalahgunaan BBM subsidi sudah ada aturannya sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. BPH Migas mendukung langkah (pengusutan) tersebut,” kata Saleh.

Sedangkan untuk sanksi bagi SPBU dan SPBN yang melanggar, menurut Saleh, Pertamina punya Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga bisa menjatuhkan sanksi terhadap SPBU dan SPBN yang terbukti melanggar atau menyelewengkan penyaluran BBM bersubsidi.

“Untuk sanksinya, badan usaha penugasan Pertamina memiliki SOP dengan lembaga penyalur/SPBU bisa berupa penghentian penyaluran solar. Kami akan cek dan terus berkordinasi dengan Pertamina,” kata Saleh.

Saleh menambahkan, BPH Migas terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya bekerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) dan Pemda agar BBM subsidi tepat sasaran.

“Kami berwenang mencabut kuota SPBU atau SPBN tersebut sehingga tidak bisa menyalurka JBT JBKP,” kata dia.
Sebelumnya, dari informasi yang diperoleh di lapangan, disebutkan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung, menggerebek diduga sebuah gudang penimbunan BBM bersubsidi jenis solar milik seorang berinisial “H” di sekitar jalan dua jalur, dekat Bukit Dealova, Pangkalpinang, Selasa (19/9/2023).

Dalam penggerebekan itu, disebutkan polisi mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku dan menyita sekitar 3 ton solar yang diduga jenis bersubsidi.

Selain itu, terkait penyelewengan BBM subsidi, sebelumnya, sebanyak delapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bangka Belitung dikenakan sanksi oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel. Delapan SPBU tersebut kena sanksi karena diduga melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.

TN yang diketahui mantan anggota DPRD Babel dan juga sekarang menjabat salah satu ketua partai Dewan Pimpinan Wilayah (MPW) dikabarkan juga sudah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Babel.

“Kalau SPBN Ketapang memang punya saya. Minta tolong la diredam-redam dulu. Inisial H itu tidak lagi menjabat sebagai manager sejak 1 September 2023,” ucap TN menghubungi media ini beberapa hari lalu.

Pantauan RadarBabel, Senin siang (21/9/2023), SPBN di Ketapang tampak sepi dan tidak ada aktifitas lagi disana. Seorang pekerja SPBN tampak sedang menyusun jeriken.

“Sepi pak, dak buka. Minyak sudah beberapa hari ini dak masuk, dak tahu kenapa. Bos juga tidak ada di tempat, kayaknya lagi pusing kepala banyak masalah,” kata seorang pria di dalam SPBN.

Bahkan, pantauan hari ini, Sabtu (23/9/2023) masih belum terlihat aktifitas di SPBN Ketapang. Garis polisi pun tidak dilakukan pemasangan oleh penyidik Ditreskrimsus.

Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra Indraja melalui Kabid Humas, Kombes Jojo Surajo mengatakan kalau kasus penimbunan BBM subsidi akan segera dirilis (jumpa pers).

“Nanti rencananya mau dirilis sekalian. Kalau udah ada perkembangan datanya kita sampaikan. Apalagi operasi tangkap tangan Polda dan Pertamina Patra Niaga Region Sumbasel di 8 SPBU di Bangka Belitung berawal dari penangkapan 3 ton solar subsidi di kawasan gudang di Pangkalpinang,” ujar Jojo. (don)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *