BE, BANGKA BARAT — Polres Bangka Barat mengingatkan masyarakat, khususnya para penambang, agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat “dikondisikan” atau telah dikoordinasikan dengan pihak tertentu.
Peringatan tersebut disampaikan pascapenertiban aktivitas pertambangan di perairan Tembelok dan Keranggan, Kecamatan Mentok, yang dilakukan tim gabungan Satpolairud Polres Bangka Barat bersama Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, Senin (14/9/2026).
Dalam penertiban itu, petugas menarik sejumlah ponton yang masih terparkir di kawasan perairan dan dinilai berpotensi kembali digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin.
Sebanyak empat ponton, terdiri dari dua ponton jenis selam dan dua ponton jenis user-user, kemudian dibongkar oleh pemilik dan pekerjanya pada Selasa (15/9/2026).
Pembongkaran dilakukan di kawasan perairan Tanjung Laut, tepat di depan Mako Satpolairud Polres Bangka Barat. Barang-barang yang berada di atas ponton kemudian dibawa pulang oleh masing-masing pemilik.
Para pemilik ponton juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak melalui Kasi Humas Polres Bangka Barat IPTU Yos Sudarso mengatakan, penertiban tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak tergiur janji dari pihak yang mengaku dapat mengatur atau mengoordinasikan kegiatan tambang.
“Jangan percaya begitu saja kalau ada yang menjanjikan kegiatan tambang bisa dikondisikan atau sudah dikoordinasikan dengan pihak tertentu. Apalagi kalau aktivitas tersebut tidak memiliki izin,” kata Yos.
Menurut dia, masyarakat berpotensi mengalami kerugian jika terlanjur mengeluarkan modal berdasarkan janji tersebut, kemudian aktivitas pertambangan ditertibkan aparat.
“Jangan sampai masyarakat tergiur, mengeluarkan modal, kemudian justru mengalami kerugian ketika dilakukan penertiban,” ujarnya.
Yos menegaskan, pihak yang memberikan janji belum tentu ikut menanggung risiko ketika kegiatan pertambangan tanpa izin ditertibkan.
“Yang menanggung risiko nantinya bukan orang yang memberikan janji, tetapi masyarakat yang sudah mengeluarkan modal dan turun bekerja. Karena itu jangan mudah percaya dengan janji yang tidak memiliki dasar hukum,” katanya.
Polres Bangka Barat menegaskan, pengakuan telah melakukan koordinasi atau adanya seseorang yang mengaku dapat mengatur kegiatan bukan merupakan dasar hukum untuk menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Masyarakat di kawasan Tembelok dan Keranggan pun diminta memastikan legalitas serta perizinan sebelum kembali melakukan aktivitas pertambangan.
“Kalau memang legal, tentu ada dasar hukum dan perizinannya. Jangan hanya karena ada yang mengatakan sudah aman, sudah dikoordinasikan atau bisa dikondisikan, kemudian masyarakat berani kembali bekerja,” tegas Yos.
Polres Bangka Barat memastikan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah perairan Bangka Barat akan terus dilakukan.
Masyarakat juga diminta melaporkan kepada aparat apabila menemukan adanya bujuk rayu atau janji yang mengarah pada aktivitas pertambangan tanpa izin.











