Pemkot Pangkalpinang Perkuat Dukungan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha

BE, PANGKALPINANG –  Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan dukungan penuh terhadap program sertifikasi halal bagi pelaku usaha guna meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, saat mewakili Wali Kota Pangkalpinang dalam Kick Off Seremonial Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 yang digelar Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Lampung di Transmart Pangkalpinang, Kamis (4/6/2026).

Juhaini menegaskan sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban sesuai regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap para pelaku usaha semakin memahami pentingnya sertifikasi halal dan segera mempersiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan.

Sertifikat halal bukan hanya memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan,” kata Juhaini.

Menurut dia, kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 harus direspons dengan kesiapan seluruh pelaku usaha agar tidak mengalami hambatan dalam pemasaran maupun distribusi produk.

Pemerintah Kota Pangkalpinang, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha daerah sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi halal yang terus berkembang di Indonesia.

“Kami ingin produk-produk UMKM Pangkalpinang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan sertifikasi halal, produk lokal memiliki peluang lebih besar untuk diterima konsumen, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Juhaini juga mengajak pelaku UMKM memanfaatkan program pendampingan dan fasilitasi yang tersedia agar proses pengurusan sertifikat halal dapat berlangsung lebih mudah dan cepat.

Kegiatan tersebut diikuti pelaku usaha, perwakilan instansi pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam implementasi jaminan produk halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *