BE, PANGKALPINANG- Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmen memperkuat keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Balai Besar Betason, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah konsolidasi untuk memastikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah berjalan lebih efektif.
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai kebutuhan publik saat ini menuntut layanan informasi yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses.
“Tata kelola keterbukaan informasi harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, dan kepastian layanan. PPID harus menghasilkan informasi yang valid dan mutakhir,” ujar Mie Go.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah penyebaran hoaks, serta mempercepat pelayanan pemerintahan. Karena itu, penguatan SOP PPID dan inovasi layanan informasi dinilai perlu dilakukan secara konsisten.
Dalam pemaparannya, Mie Go menyebut sejumlah langkah yang akan dijalankan Pemkot, mulai dari penguatan PPID di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan informasi melalui kanal digital, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi, termasuk integrasi sistem data dan pengembangan portal informasi.
Selain itu, percepatan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) juga menjadi fokus, disertai peningkatan dokumentasi dan penyediaan data yang lebih proaktif.
Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang, Suranto, menambahkan kegiatan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman terkait standar layanan informasi publik. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data dan penyampaian informasi.
“Kami ingin setiap perangkat daerah memiliki standar pelayanan informasi yang selaras dengan regulasi. Optimalisasi kemampuan pengelolaan informasi sangat menentukan pencapaian keterbukaan informasi publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Menurut Suranto, peningkatan kualitas komunikasi publik juga diharapkan memberi dampak positif terhadap penilaian keterbukaan informasi daerah.(len08)











