BE,PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi memulai masa uji coba penerapan sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026 sebagai langkah strategis untuk menata perparkiran di ruang publik sekaligus meringankan beban masyarakat.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin atau yang akrab disapa Prof. Udin, menjelaskan bahwa masa uji coba selama tiga bulan ini sangat penting untuk menguji kesiapan sistem di lapangan sekaligus mengantisipasi potensi kendala operasional.
“Kenapa kita melakukan uji coba terlebih dahulu? Karena kita sudah mengkaji terkait penerapan ini secara matang di atas kertas. Namun, tentu kita ingin melihat bagaimana implementasinya di lapangan, apakah ada persoalan yang timbul dan apa yang harus segera kita tangani,” ujar Prof. Udin usai peluncuran uji coba di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (1/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Pangkalpinang memastikan seluruh juru parkir resmi telah siap dan dilengkapi dengan atribut lengkap untuk memudahkan identifikasi oleh masyarakat. Atribut tersebut meliputi rompi, topi, kartu identitas (name tag), peluit, hingga perangkat admin berbasis kode batang (barcode).
“Sehingga masyarakat bisa dengan mudah membedakan mana juru parkir resmi yang kami siapkan dan mana yang bukan. Juru parkir ini juga sudah dibekali aturan tata laksana agar dapat memberikan pelayanan yang baik,” tambahnya.
Skema Tarif Terjangkau dan Sistem Hybrid
Prof. Udin memaparkan, tarif parkir berlangganan ini dirancang sangat ekonomis bagi masyarakat, yakni hanya Rp1.000 per hari. Sistem durasi waktu berlaku secara fleksibel, mulai dari harian, mingguan (Rp7.000 untuk 7 hari), hingga bulanan (Rp30.000 untuk 30 hari).
Dengan berlangganan, masyarakat dapat memarkirkan kendaraannya di berbagai titik tepi jalan umum yang telah ditentukan tanpa dipungut biaya tambahan (free) kepada juru parkir resmi. Namun, kebijakan ini tidak berlaku di kawasan parkir khusus seperti pusat perbelanjaan modern (misalnya Transmart) atau bandara, yang ditandai dengan plang khusus.
Selama masa transisi, Pemkot Pangkalpinang menerapkan sistem hybrid. Artinya, masyarakat yang belum beralisa ke sistem berlangganan tetap diperbolehkan melakukan pembayaran secara manual kepada petugas. Sementara itu, untuk menjamin kesejahteraan juru parkir, pemerintah telah menyiapkan skema insentif berdasarkan data digital jumlah kendaraan yang parkir di wilayah tugas masing-masing.
Pengawasan Terpadu
Untuk menjamin kelancaran uji coba selama tiga bulan ke depan, Pemkot Pangkalpinang melibatkan tim pengawasan terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kodim, serta unsur pengamanan lainnya. Tim ini akan mengawasi titik-titik parkir secara berkala.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan parkir berlangganan ini. Selain sangat meringankan, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih transparan, tertib, dan profesional di Kota Pangkalpinang,” pungkasnya. (Rejak Betok)











