BE, PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang melalui Panitia Khusus (Pansus) 13 mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rabu (28/10/2026).
Pembahasan berlangsung di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang dan dipimpin Ketua Pansus 13, Zufriady. Revisi regulasi tersebut diarahkan untuk menyempurnakan aturan kawasan tanpa rokok sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
Zufriady mengatakan, pembahasan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.
“Pembahasan ini merupakan bagian dari proses legislasi untuk menyempurnakan regulasi Kawasan Tanpa Rokok. Kami ingin aturan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus dapat diterapkan secara baik di lapangan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pansus 13 mencermati sejumlah ketentuan dalam Perda KTR untuk memastikan pengaturannya tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kota Pangkalpinang.
Menurut Zufriady, penerapan kawasan tanpa rokok juga harus diiringi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan.
Penyempurnaan regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Pansus 13 selanjutnya akan melanjutkan pembahasan sesuai tahapan legislasi, termasuk mencermati berbagai masukan dan ketentuan terkait sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Melalui perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, DPRD Pangkalpinang berharap kebijakan kawasan tanpa rokok dapat berjalan lebih optimal dalam melindungi kesehatan masyarakat.











