Pangkalpinang Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Cegah HIV, TBC hingga Malaria

BE, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong keterlibatan berbagai sektor untuk memperkuat pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan hepatitis. Upaya tersebut dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada fasilitas kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga komunitas.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program terkait integrasi penanganan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis melalui Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, Selasa (3/11/2026).

Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayu Trisna menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mengikuti kegiatan melalui sambungan Zoom.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang menjelaskan, pertemuan ini menjadi wadah untuk menyatukan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terintegrasi.

Selain memperkuat koordinasi, pertemuan tersebut juga bertujuan memantau pemanfaatan layanan kesehatan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan penyakit di lapangan.

Pasalnya, pengendalian HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis tidak hanya berkaitan dengan pengobatan pasien. Edukasi masyarakat, pencegahan penularan, pemeriksaan dini, pendampingan pasien, hingga penghapusan stigma juga menjadi bagian penting.

Dalam sambutan Wali Kota yang disampaikan pada kegiatan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pengendalian penyakit menular menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan sektor kesehatan.

Melalui penguatan ILP, akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan penanganan diharapkan semakin luas. Terutama bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil dan lanjut usia.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, Pangkalpinang mencatat 121 kasus baru HIV dan 543 kasus TBC sepanjang 2023. Data tersebut menjadi gambaran tantangan pengendalian penyakit, meskipun bukan merupakan angka kasus terkini.

Karena itu, keterlibatan sektor di luar kesehatan dinilai penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan pelayanan. Dinas Kesehatan bersama puskesmas diharapkan dapat memperkuat jejaring dengan OPD terkait, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, lingkungan pendidikan, hingga perangkat kelurahan.

Pertemuan tersebut diikuti sekitar 91 peserta dari unsur lintas program Dinas Kesehatan dan sektor nonkesehatan. Kegiatan ini didukung pendanaan hibah Global Fund Komponen RSSH Tahun 2026.

Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap koordinasi yang dibangun tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi diwujudkan melalui aksi bersama untuk meningkatkan deteksi dini, memperluas akses pengobatan, mendampingi pasien, serta mencegah penularan di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *