BE, PANGKALPINANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Giat dan Aktivitas Pemilu (SIGAP) sebagai inovasi digital untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan transparansi pelaksanaan tugas kepemiluan.
Peluncuran aplikasi yang dikembangkan secara internal ini dilakukan di Kantor KPU Babel, Selasa (7/10/2025), dan dihadiri jajaran KPU provinsi serta perwakilan KPU kabupaten/kota.
Ketua KPU Bangka Belitung Husin menjelaskan, aplikasi SIGAP dirancang untuk mempercepat proses pembinaan dan pengawasan terhadap KPU di tingkat kabupaten/kota, terutama dalam pelaksanaan tugas pasca-Pilkada Serentak dan Pemilihan Suara Ulang (PSU).
“SIGAP ini merupakan aplikasi yang kami buat sendiri untuk mendukung kinerja internal KPU. Melalui sistem digital ini, kami bisa memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota secara langsung, sekaligus memberikan ruang transparansi kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Husin juga memaparkan perkembangan tahapan pasca-Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Ia menyebut kedua daerah tersebut telah menuntaskan proses penetapan pasangan kepala daerah terpilih dan menyerahkan seluruh dokumen ke DPRD masing-masing.
“Proses selanjutnya sudah berjalan. DPRD telah memparipurnakan hasilnya dan dokumen sudah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk penerbitan surat keputusan pelantikan,” jelasnya.
Meski demikian, Husin belum dapat memastikan waktu pelantikan kepala daerah terpilih. Ia memperkirakan pelantikan akan dilakukan bersamaan dengan beberapa daerah lain yang juga melaksanakan PSU, seperti di Provinsi Papua.
Lebih lanjut, Ketua KPU Babel menegaskan bahwa pihaknya terus menjalankan berbagai kegiatan non-tahapan, antara lain pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, verifikasi data partai politik, serta program pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat.
“Kami berharap aplikasi SIGAP menjadi terobosan positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kinerja KPU. Jika hasilnya baik, tidak menutup kemungkinan sistem ini dapat diadopsi secara nasional,” pungkasnya.











