Ketua DPRD Babel Tegaskan Harga TBS Sawit Harus Berpihak kepada Petani

BE, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit harus benar-benar berpihak kepada petani, bukan hanya menguntungkan pihak pabrik.

Pernyataan itu disampaikan Didit usai memimpin rapat audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Babel dan sejumlah perusahaan kelapa sawit, Kamis (23/4/2026).

Menurut Didit, selama ini masih terjadi ketimpangan harga antara tingkat pabrik dan petani. Kondisi tersebut, kata dia, dipicu oleh panjangnya rantai distribusi.

Ia menilai peran Delivery Order (DO) dan pengepul menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi harga jual di tingkat petani.

“Selama ini harga yang ditetapkan berlaku di pabrik, sementara petani menjual melalui DO dan pengepul. Di sinilah sering terjadi selisih harga yang merugikan petani,” ujar Didit.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Babel meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait di kabupaten dan kota segera mengundang pemilik DO serta pengepul.

Langkah itu dinilai penting untuk membangun transparansi harga dan memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani.

Selain itu, Didit menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perusahaan sawit dalam rapat penetapan harga TBS. Menurut dia, ketidakhadiran sebagian perusahaan selama ini menjadi kendala dalam menciptakan kesepakatan harga yang adil dan menyeluruh.

DPRD Babel juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, dalam proses penentuan harga.

Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengawasi pelaksanaan kesepakatan di lapangan.

Didit menegaskan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran, salah satunya melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan harga TBS, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

“Kalau sudah ada kesepakatan, maka harus dijalankan. Jika dilanggar, harus ada sanksi tegas agar ada efek jera,” tegasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Babel akan mendorong pembentukan Tim Terpadu (Timdu) yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, petani, serta aparat penegak hukum.

Menurut Didit, tim tersebut akan bertugas mengawal dan mengawasi penetapan harga TBS secara berkelanjutan agar tetap stabil, transparan, dan berpihak kepada petani.

“Timdu ini akan mengawal dan mengawasi secara berkelanjutan. Tujuannya agar harga TBS tetap stabil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada petani,” pungkasnya.(Len)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *