Hukum  

KAMAKSI Pertanyakan Aliran Dana Kasus Koba Tin: Rp111 Miliar Dinikmati Siapa?

BE, PANGKALPINANG – Ketua KAMAKSI Bangka Belitung Ahmad Ridwan meminta Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) membuka secara terang konstruksi perkara dan aliran dana dalam kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin yang menyeret dua pegawai bank sebagai tersangka.

Ridwan menilai masih ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijelaskan kepada publik, terutama terkait dugaan penggunaan sebagian dana untuk kepentingan pribadi dan pembagian dana kepada kreditur.

“Kalau disebut ada uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pertanyaan kami sederhana, siapa pribadinya? Siapa yang menerima dan menikmati uang itu?” kata Ridwan.

Menurut dia, Kejati Babel juga perlu menjelaskan dasar penghitungan kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp111 miliar.

“Dana jaminan pascatambang ini asal uangnya dari mana? Kalau dananya berasal dari perusahaan dan ditempatkan sebagai jaminan pascatambang, kemudian disebut menimbulkan kerugian negara Rp111 miliar, apa dasar konstruksi kerugian negaranya?” ujarnya.

Ridwan mengatakan penanganan perkara tersebut tidak semestinya berhenti pada proses pencairan dana.

Jika perkara itu dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sekitar Rp111 miliar, menurutnya, penyidik juga harus mengungkap secara jelas ke mana dana tersebut mengalir dan siapa saja yang memperoleh manfaat.

“Jangan hanya bicara siapa yang memproses pencairan. Kalau ini disebut korupsi Rp111 miliar, tunjukkan uangnya mengalir ke mana, siapa yang menguasai, dan siapa yang menikmati,” tegasnya.

Ridwan juga menyoroti informasi bahwa pencairan dana tersebut berawal dari permohonan dalam proses kepailitan yang diajukan kepada bank dengan sejumlah dokumen pendukung.

Menurut dia, seluruh rangkaian proses tersebut perlu ditelusuri untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkara.

“Siapa yang mengajukan pencairan, dokumen apa yang disampaikan, setelah dicairkan uang masuk ke mana, siapa yang menguasai, dan siapa yang kemudian menggunakan dana untuk kepentingan pribadi sebagaimana disebut penyidik. Follow the money,” katanya.

Dia menegaskan, KAMAKSI meminta Kejati Babel tidak menyisakan ruang abu-abu dalam pengusutan perkara PT Koba Tin, khususnya terkait aliran dana dan pihak yang memperoleh manfaat.

“Kalau Kejati sudah menyebut ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sekarang buka siapa yang menikmati. Ke mana uangnya mengalir dan siapa penerima manfaat akhirnya,” ujar Ridwan.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar publik dapat memahami secara utuh konstruksi perkara dan dasar munculnya angka kerugian negara Rp111 miliar.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kejati Babel dan pihak terkait lainnya masih dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai konstruksi perkara, dasar perhitungan kerugian negara, proses pencairan, serta aliran dan penggunaan dana tersebut.

Keterangan dari pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam melengkapi pemberitaan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *