banner 728x250

Dugaan Mafia Tanah di Tebing Tinggi, Ketua Gapoktan dan Pemilik Lahan Diperiksa

BE,TOBOALI- Penyelidikan tentang dugaan kasus mafia tanah yang melibatkan lahan persawahan di Tebing Tinggi, Dusun 4, Tangit, Desa Serdang, Bangka Selatan, semakin mendalam.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangka Selatan memanggil Ketua Gapoktan Serdang Bersatu, Sudirno, dan pemilik lahan, Kaharudin, untuk dimintai keterangan, Jumat (22/09/2023).

Kapolres Bangka Selatan AKBP Toni Sarjaka melalui Kasat Reskrim, AKP Tyan Talingga, mengkonfirmasi pemanggilan tersebut kepada media.

“Benar kita sudah panggil Ketua Gapoktan sekaligus warga untuk dimintai keterangan,” ujar Tan Talingga.

Sementara itu, Sudirno, Ketua Gapoktan Serdang Bersatu, dalam keterangannya menyebut harapannya agar lahan persawahan tersebut kembali ke pemiliknya. Dia juga mengungkapkan bahwa ada sertifikat yang menunjukkan bahwa lahan tersebut dimiliki oleh 6 kelompok tani, dan salah satunya telah digarap untuk penanaman pohon kelapa sawit.

Sudirno menjelaskan bahwa lahan persawahan ini telah ada sejak tahun 2016 dan tahun 2017 ditanami. Namun, tahun itu juga mengalami banjir karena irigasi tanggul belum maksimal saat itu.

Pihak media telah berusaha menghubungi PT Sawit BHS untuk mendapatkan klarifikasi terkait peristiwa tersebut.

Kasus ini bermula dari aduan masyarakat terkait dugaan jual beli lahan hutan yang dilaporkan kepada Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Mabes Polri.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Serdang, Marno, kembali melaporkan masalah ini ke Polisi pada tanggal 07/09/2023. Menurut laporan tersebut, sebagian lahan persawahan yang memiliki sertifikat SHM telah dijual dan dialihfungsikan untuk perkebunan kelapa sawit PT Sawit BHS.

Masyarakat setempat telah melakukan survei lapangan dan menghubungi pihak terkait untuk menyampaikan dugaan ini.

Marno, Ketua BPD Serdang, berharap agar masalah ini segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas oleh pihak berwajib. Laporan juga telah diserahkan kepada berbagai instansi, termasuk Presiden, Kapolri dan Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri, untuk memastikan bahwa hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya dalam kasus dugaan mafia tanah ini.(Yudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *