Rindiani Aprillia Cauntesa
Sumber: https://media4.manhattan-institute.org/
Seperti sebuah drama dengan episode yang tak kunjung usai, rencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Indonesia kembali mendapatkan alur cerita baru. Baru-baru ini, dalam forum bergengsi Asia Nuclear Business Platform (ANBP) 2025 di Jakarta, target operasi PLTN komersial pertama Indonesia dikabarkan bergeser lagi. Janji yang sebelumnya optimis di tahun 2032, kini mundur ke 2034.
Ironisnya, di saat yang sama, negara tetangga, Malaysia, justru dikabarkan tancap gas dan berpotensi menjadi yang pertama di ASEAN dengan target operasional reaktor SMR pada 2031. Ini bukan sekadar penundaan jadwal. Ini adalah cerminan dari tantangan kompleks yang telah membayangi wacana nuklir Indonesia sejak puluhan tahun lalu.
Babak 1: Rencana Klasik, Penundaan Berulang
Wacana nuklir di Indonesia bukanlah barang baru. Ini adalah sebuah program yang telah disiapkan pemerintah selama lebih dari 40 tahun, dengan studi kelayakan yang dimulai sejak era 1970-an. Selama bertahun-tahun, program ini sulit berlari kencang karena terbentur pada satu hambatan regulasi utama: Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014, yang menetapkan energi nuklir sebagai “pilihan terakhir” (last resort).
Inilah kemajuan besar yang terjadi baru-baru ini. Pemerintah secara fundamental mengubah arah kebijakan:
Status Berubah: Pemerintah dan DPR sepakat menghapus status “opsi terakhir” untuk nuklir dalam revisi PP Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Masuk RUPTL: Untuk pertama kalinya, nuklir secara resmi masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.
Target Maju: Karena perubahan status itu, pemerintah (khususnya Dewan Energi Nasional/DEN) mengumumkan target yang jauh lebih cepat, yaitu 2032, memangkas target sebelumnya di 2039.
Namun, di sinilah episode baru drama ini dimulai.
Fase “Penyesuaian Terbaru” (Target 2034) yang didapat dari forum yang lebih baru ANBP 2025. Setelah euforia percepatan ke 2032, kini tampaknya ada penyesuaian jadwal lagi. Target optimistis 2032 itu kini bergeser (mundur) dua tahun menjadi 2034.
Babak 2: Alasan di Balik Penundaan
Penundaan ini bukan murni soal teknis. Berdasarkan survei terhadap para pembuat kebijakan di Indonesia, faktor penentu terbesar dalam mengambil keputusan nuklir adalah faktor politik dan sosial , yang bobotnya bahkan mengalahkan faktor ekonomi dan teknis. Para pembuat kebijakan ini dilaporkan sangat mementingkan “penerimaan sosial” (social acceptance) dan “stabilitas terhadap risiko sosial”.
Inilah beberapa alasan utama mengapa drama ini terus berlanjut:
Krisis Kepercayaan Publik:
Tantangan utama adalah membangun kembali kepercayaan publik yang masih trauma akibat insiden Fukushima 2011 dan kasus domestik seperti temuan Caesium-137 di Batan Indah (2020) serta Cikande (2025). Meski tidak terkait langsung dengan reaktor, insiden tersebut memperkuat keraguan terhadap kemampuan pemerintah mengelola risiko radioaktif. Selain itu, kekhawatiran karena posisi Indonesia di “Cincin Api” Pasifik juga tetap menjadi faktor besar yang menahan penerimaan publik terhadap PLTN.
Publik Terbelah: Cerita Dua Pulau
Menariknya, sentimen publik sangat berbeda tergantung lokasi, yang menunjukkan bahwa penerimaan sosial sangat pragmatis:
Bangka Belitung (Babel):
Sentimen di sini adalah contoh nyata dari pergeseran opini. Wilayah ini ditargetkan untuk PLTN berbasis Thorium (TMSR). Survei pada tahun 2017 memang menunjukkan publik cenderung menolak (51,75% tidak setuju). Alasan utamanya pragmatis: kondisi listrik mereka relatif stabil dengan rasio elektrifikasi hampir 100% , sehingga tidak ada urgensi. Namun, survei yang lebih baru pada tahun 2021 (dilakukan oleh UNS dan Universitas Bangka Belitung, didukung oleh ThorCon Indonesia) menunjukkan pembalikan tren. Dalam survei ini, 73% responden justru menyatakan setuju dengan proyek TMSR. Alasan penerimaan ini bergeser menjadi harapan akan lapangan kerja dan pasokan energi yang lebih stabil.
Kalimantan Barat (Kalbar):
Sebaliknya, publik Kalbar sangat mendukung (survei 2019 mencatat 87,17% setuju). Alasan mereka sangat jelas: mereka menderita krisis listrik, sering mengalami pemadaman , dan yang paling krusial, sangat bergantung pada impor listrik 200-230 MW (sekitar 30%) dari Sarawak, Malaysia. Ketergantungan ini dilihat sebagai isu kedaulatan dan keamanan energi nasional.
Kesiapan Ekonomi dan Teknologi
PLTN adalah proyek padat modal dengan biaya investasi awal yang sangat tinggi. Para pembuat kebijakan sendiri mengakui bahwa tingkat teknologi nuklir domestik masih rendah dan Indonesia sangat membutuhkan bantuan serta pendanaan dari luar negeri untuk mewujudkannya.
Hambatan Regulasi dan Perizinan
Penundaan PLTN terutama disebabkan oleh proses perizinan yang panjang. Hingga November 2025, BAPETEN belum mengeluarkan izin konstruksi, hanya Persetujuan Evaluasi Tapak bagi PT Thorcon untuk menilai lokasi di Pulau Kelasa. Studi menunjukkan lambannya pengembangan PLTN di Indonesia dipicu oleh kerangka regulasi yang sentralistis dan kurang fleksibel bagi inovasi serta investasi swasta.
Babak 3: Dampak Menunggu Episode Baru
Sambil menunggu keputusan final, Indonesia terus “membakar” batu bara. Namun, dampak yang lebih mendesak terasa di perbatasan. Penundaan PLTN di Kalbar berarti memperpanjang ketergantungan impor listrik dari Malaysia, sebuah ironi bagi negara yang kaya sumber daya. Target Net Zero Emission (NZE) 2060 pun menjadi semakin berat dicapai jika harus bergantung pada energi fosil lebih lama.
Babak 4: Jalan ke Depan (Jika Serius)
Jika Indonesia serius, teknologi yang diincar bukanlah reaktor raksasa, melainkan yang lebih fleksibel:
Small Modular Reactor (SMR): Dianggap paling cocok untuk Kalbar karena biayanya relatif lebih terjangkau dan teknologinya sesuai untuk memenuhi kebutuhan jaringan listrik di luar Jawa. Thorium Molten Salt Reactor (TMSR): Menjadi opsi untuk Bangka Belitung karena memanfaatkan cadangan torium lokal yang melimpah. Kunci suksesnya, seperti yang diakui para ahli, adalah transparansi informasi dan pelibatan publik sejak awal, bukan sekadar sosialisasi satu arah.
Mengakhiri Drama
Pergeseran target ke 2034 membuktikan bahwa “drama panjang PLTN” ini belum akan berakhir. Fakta bahwa para petinggi lembaga strategis (Menteri ESDM, DEN, BRIN, BAPETEN, PLN) berkumpul di satu panggung di ANBP 2025 menunjukkan bahwa diskusi di level tertinggi sedang sangat intens.
Pada akhirnya, PLTN bukan hanya soal teknologi, tapi soal komitmen politik dan kemampuan negara membangun kepercayaan publik. Pertanyaannya, apakah target 2034 ini akan menjadi babak final, atau hanya episode tunda sebelum iklan berikutnya?
Referensi
Bogheiry, A., Faisal, A. A., & Sunarno, S. (2022). Nuclear energy as environmentally friendly energy and international politics. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(2), 488–494. https://doi.org/10.29210/020221356
Cho, I., Oh, S., Kim, S., Ardin, F., & Heo, E. (2021). Determinants of nuclear power expansion in Indonesia. Nuclear Engineering and Technology, 53(1), 314–321. https://doi.org/10.1016/j.net.2020.06.008
Kurniawan, N. I., Hasanah, M., & Pamungkas, W. A. (2023). The Challenges of Nuclear Power Plant Development in Indonesia: A Case of Thorium Power Plant in Bangka Island, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1199, 012014. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1199/1/012014
Narindra, K. S., Sudibyo, & Prakoso, L. Y. (2022). The Role of Strategic Diplomacy in the National Nuclear Power Plant Development Plan in Indonesia in Supporting Energy and National Defense. International Journal of Social Science And Human Research, 05(01), 333–336. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-46
Nuclear Business Platform. (2025). Asia Nuclear Business Platform 2025. Diakses 12 November 2025, dari https://www.nuclearbusiness-platform.com/asia/anbp/
Santosa, S., Khotimah, K., Andani, I. W. S., & Kumaraningrum, A. R. (2021). Nuclear energy development self-management concept to support national energy security and national defense (case study: commercial NPP plans in the West Kalimantan region). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 753, 012050. https://doi.org/10.1088/1755-1315/753/1/012050
Susiati, H., Sunardi, S., Taufik, M., & Kholiq, M. A. (2024). A review on environmental management for nuclear power plant sites. International Journal of Nuclear Energy Science and Technology, 17(1), 49–65. https://doi.org/10.1504/IJNEST.2024.10064084
Wisnubroto, D. S., Ruslan, R., Irawan, D., & Wijayanti, T. E. (2021). Is West Kalimantan More Suitable for Constructing the First Nuclear Power Plant in Indonesia Compared with Bangka Belitung? Analysis of Public Surveys in those Two Provinces. Indian Journal of Science and Technology, 14(40), 3014–3025. https://doi.org/10.17485/IJST/v14i40.1111











