DPRD Babel Usulkan CCTV SPBU Terhubung ke Polisi untuk Awasi BBM Subsidi

BE, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terhubung langsung dengan kepolisian.

Usulan tersebut bertujuan memperketat pengawasan aktivitas pengisian BBM sekaligus mengantisipasi dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah antrean panjang kendaraan.

Hal itu dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina, pemilik SPBU, Polda Babel, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (29/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama sejumlah anggota dewan.

Didit mengatakan, persoalan antrean BBM tidak cukup diatasi dengan menambah jam operasional SPBU. Pengawasan distribusi dan pemerataan akses BBM juga perlu dibenahi agar penyalurannya sesuai ketentuan.

Dalam rapat tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Babel turut mengusulkan penyesuaian jam operasional SPBU.

SPBU di kawasan perkotaan diusulkan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB. Sementara itu, SPBU di wilayah yang dinilai rawan diusulkan melayani konsumen hingga pukul 19.00 WIB.

Penerapan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan kepolisian setempat dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di masing-masing wilayah.

Data Subpenyalur BBM Perlu Dibenahi

Selain pengawasan SPBU, DPRD Babel menyoroti belum lengkapnya data subpenyalur BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Didit meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendata jumlah serta persebaran subpenyalur hingga tingkat kecamatan.

Menurut dia, pemetaan tersebut penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan BBM.

DPRD Babel juga menerima keluhan mengenai harga BBM eceran yang mencapai Rp 17.000 hingga Rp 19.000 per liter di sejumlah lokasi.

“Persoalan ini perlu ditangani secara menyeluruh. Kita harus mengetahui sebaran subpenyalur dan memastikan distribusi BBM bisa menjangkau masyarakat,” ujar Didit.

Terkait pengendalian harga eceran, Didit menjelaskan bahwa kebijakan harga eceran tertinggi (HET) sebelumnya telah diatur melalui peraturan gubernur. Namun, kebijakan tersebut kemudian mendapat koreksi sehingga perkembangannya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Babel akan mengkaji persoalan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Didit menegaskan, pembenahan pelayanan SPBU harus berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan pemerataan pasokan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun kesulitan mendapatkan pasokan.

“Penanganan antrean tidak bisa berhenti pada penambahan jam pelayanan. Pemerataan pasokan, keterjangkauan harga, dan pengawasan distribusi perlu berjalan beriringan agar masyarakat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *