DPRD Babel Usulkan Aplikator Lokal untuk Atasi Potongan Tarif Ojol

BE, PANGKALPINANG- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi komunitas ojek online (ojol) terkait penyesuaian tarif dan pemotongan oleh aplikator.

Hal itu ia sampaikan, usai menggelar audiensi bersama pengemudi ojol roda dua dan roda empat di ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (20/11/2025).

Didit memaparkan, aturan tarif khusus untuk layanan transportasi online roda empat di Babel masih mengacu pada Peraturan Gubernur tahun 2019. Menurutnya, regulasi tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Pertama-tama, rekan-rekan Ojek Online ini ada dua, roda 2 dan roda 4. Kalau untuk roda 4, penentuan tarifnya adalah di peraturan gubernur, tetapi sudah dikeluarkan tahun 2019. Maka ini perlu direvisi, karena kondisi di Babel ini berbeda, inflasi kita tinggi,” jelas Didit.

Ia menambahkan, Dinas Perhubungan telah sepakat untuk mengajak perwakilan ojol roda empat dalam pembahasan tarif bawah dan tarif atas yang baru.

“Dan Alhamdulillah, Dinas Perhubungan bersepakat akan mengajak rekan-rekan Ojek Online roda 4 ini untuk penentuan tarif bawah dan tarif atas,” katanya.

Sementara itu, untuk ojol roda dua, Didit menjelaskan, proses pengaturan tarif berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Namun, masalah paling krusial justru terletak pada besarnya potongan yang dilakukan oleh aplikator, yang pengawasannya berada di Kementerian Kominfo.

“Di sini Ojek Online yang roda 2, itu ternyata penentuan tarif aplikator itu ada di Kementerian Perhubungan. Tapi penentuan sanksinya itu ada di Kementerian Kominfo. Dari dulu permasalahannya hanya pemotongan-pemotongan, aplikator-aplikator ini memotong terlalu besar,” ujar Didit.

Pemotongan yang tidak wajar tersebut berdampak langsung pada penghasilan para mitra pengemudi. Karena itu, DPRD berencana memanggil pihak aplikator untuk meminta penjelasan terkait praktik tersebut. Namun Didit mengaku khawatir jika hanya mengandalkan imbauan, aplikator bisa berubah-ubah kebijakan.

“Kita sendiri satu sisi akan segera mengundang aplikatornya. Hanya pertanyaannya, takut nanti aplikatornya minggu depan insaf, minggu keduanya berubah lagi,” ucapnya.

Melihat persoalan teknis dan dinamika bisnis platform digital, Didit mengusulkan solusi yang lebih strategis, yakni membangun aplikator lokal di bawah pengawasan pemerintah provinsi.

“Solusi yang paling tepat, kita akan rumuskan, bisa tidak aplikator lokal yang bikin. Artinya penentuan harga tetap ke pusat, tapi aplikatornya adalah aplikator provinsi. Ini yang lagi kita komunikasikan,” tuturnya.

Menurut Didit, kehadiran aplikator lokal akan memudahkan pengawasan serta mengurangi potongan yang memberatkan pengemudi. Ia mencontohkan penerapan serupa di Kalimantan Selatan dan beberapa daerah di Jawa.

“Kalau nanti terjadi pemotongan sangat besar, ya kita tinggal manggil dong Dinas Kominfo-nya. Kita minta itu berada di bawah Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung. Kalau ada aplikator lokal, dan itu sudah ada di Kalimantan Selatan, di beberapa pulau Jawa juga ada,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa para mitra ojol di Babel pun siap mendukung gagasan tersebut, bahkan nilai penggalangan dananya disebut telah mencapai sekitar Rp1 miliar.

“Aplikator ini dari mitra sudah sampai sekitar 1 miliar. Saya rasa insyaAllah, kalau ini niat baik kita untuk membantu masyarakat, bisa kita akomodir,” kata Didit.

Ia menegaskan, kehadiran aplikator lokal akan memberi banyak dampak positif, di antaranya pendapatan pengemudi lebih terjaga, pengawasan pemerintah lebih mudah, dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut meningkat.

“Mereka dapat pekerja, satu sisi PAD juga masuk. Yang jadi masalah bukan teknisnya, tapi pemotongan oleh aplikator yang sudah tidak relevan lagi. Makanya kalau ada solusi aplikator lokal, mereka bisa bekerja, Dinas bisa mengawasi, PAD juga masuk,” tegasnya.

Didit juga memastikan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kominfo untuk membahas kelayakan teknis pendirian platform lokal tersebut.

“Ini insyaAllah saya mau panggil dinasnya. Bisa tidak? Baru kita hitung biayanya,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *