BE, PANGKALPINANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Senin (17/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, tersebut menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) 2026 sekaligus menerima dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif.
Agenda pertama adalah penetapan Propemda 2026, yang menjadi acuan penyusunan regulasi daerah tahun depan. Eddy Iskandar menyampaikan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil pembahasan Bapemperda DPRD bersama Biro Hukum Setda Provinsi.
“Propemda yang disepakati lebih awal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan regulasi sebelum pembahasan RAPBD 2026 sesuai amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015,” ujar Eddy.
Selain penetapan Propemda, rapat juga menerima dua Raperda inisiatif yang diserahkan oleh Ketua Bapemperda kepada pimpinan DPRD. Dua rancangan tersebut meliputi:
1. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yang bertujuan memperkuat peran perempuan dan memberikan perlindungan hukum dari diskriminasi maupun kekerasan.
2. Raperda tentang Riset dan Inovasi Daerah, yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem inovasi dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi demi meningkatkan daya saing daerah.
Kedua Raperda dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial dan penciptaan inovasi daerah.
Untuk menindaklanjuti pembahasan, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan seluruh fraksi. Nama anggota Pansus dibacakan Plt. Sekretaris DPRD dan langsung disahkan dalam sidang.
Menutup rapat, Eddy Iskandar berharap seluruh keputusan yang diambil dapat menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen menghadirkan regulasi yang solutif dan inklusif, sehingga pembangunan di Bangka Belitung dapat berjalan lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam sambutannya mengapresiasi langkah DPRD yang dinilainya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah siap bersinergi dengan DPRD dalam pembahasan lanjutan Propemda dan Raperda inisiatif ini, agar regulasi yang lahir benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan komitmen DPRD untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (len08)











