BE, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan langkah tegas untuk menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan perusahaan dan pemerintah daerah menyusul gejolak harga yang dinilai merugikan petani.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD, Senin (20/4/2026), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan solusi yang berkeadilan.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada pembahasan semata. DPRD, kata dia, segera menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah konkret di lapangan.
“Ke depan kita akan mengundang seluruh perusahaan pabrik sawit, baik yang memiliki kebun maupun tidak. Kita juga minta dinas di kabupaten/kota ikut hadir agar pengawasan lebih efektif,” ujarnya.
Didit menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, kewenangan perizinan berada pada dinas perkebunan. Hal ini dinilai menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menertibkan perusahaan yang tidak patuh.
Ia menegaskan, perusahaan yang membeli TBS di bawah harga layak berpotensi dievaluasi izinnya. DPRD juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat kebijakan yang diambil.
Dalam upaya stabilisasi, DPRD Babel mendorong perusahaan membeli TBS dengan harga minimal Rp3.000 per kilogram. Angka tersebut dinilai telah memperhitungkan tingginya biaya produksi yang ditanggung petani.
“Kalau perusahaan membeli minimal Rp3.000, memang tidak serta-merta petani menerima angka itu karena ada rantai distribusi melalui pengepul,” katanya.
Ia memperkirakan harga di tingkat petani berada di kisaran Rp2.800 per kilogram, yang masih dianggap wajar dalam kondisi saat ini. DPRD juga mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai menaikkan harga menjelang rapat lanjutan.
Selain itu, Didit mengingatkan petani untuk menjaga kualitas buah sawit sesuai standar pabrik guna menghindari persoalan di lapangan.
“Yang penting kita cari solusi bersama, petani sejahtera, perusahaan tetap berjalan, dan pemerintah tidak terbebani,” tutupnya. (*)











