DPRD Babel Setujui Dua Ranperda Jadi Perda, Atur Pajak hingga Penataan UPT

BE, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Jumat (11/9/2026).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel.

Dua Ranperda yang disetujui yakni perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan perubahan regulasi pajak dan retribusi penting untuk memperkuat aturan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah masuknya unsur iuran pertambangan rakyat dalam regulasi tersebut.

“Yang paling penting dan ditunggu-tunggu masyarakat adalah masuknya unsur iuran pertambangan rakyat. Ini bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah sekaligus kepastian aturan,” kata Eddy seusai rapat.

Sementara itu, perubahan Perda tentang perangkat daerah berkaitan dengan penataan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel, termasuk penggabungan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Menurut Eddy, penggabungan UPT dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas organisasi. Sejumlah UPT, khususnya pada perangkat daerah teknis seperti kehutanan dan kelautan, dinilai perlu ditata agar lebih efisien.

“Prinsipnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada UPT yang keberadaannya kurang efisien, jadi digabung,” ujarnya.

Penataan tersebut dinilai berpotensi menghemat anggaran operasional pemerintah daerah. Namun, Eddy menegaskan efisiensi kelembagaan tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik.

“Secara anggaran operasional pasti ada penghematan, tapi saya pastikan tidak akan mengganggu atau mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan disetujuinya dua Ranperda tersebut, DPRD Babel berharap regulasi baru dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *