BE, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Rencana perubahan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel di Gedung Utama DPRD Babel, Kamis (1/10/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel, Ferry, mengatakan revisi Perda RZWP3K diperlukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan regulasi dan kebijakan nasional.
Menurut dia, Perda Nomor 3 Tahun 2020 masih berlaku. Namun, sejumlah substansi perlu ditinjau kembali karena kondisi hukum, pembangunan, serta pemanfaatan ruang laut terus berkembang.
“Revisi yang kita usulkan pada hari ini bukan dimaksud untuk menghapus atau meniadakan Perda Nomor 3 Tahun 2020, melainkan melakukan penyesuaian, penyempurnaan, dan penataan kembali terhadap substansi tertentu,” kata Ferry saat membacakan nota penyampaian.
Ferry menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2020 mengatur RZWP3K Babel untuk periode 2020-2040. Setelah perda tersebut ditetapkan, terjadi perkembangan regulasi nasional di bidang penataan ruang, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perizinan, serta pemanfaatan ruang laut.
Karena itu, penyelarasan dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih aturan maupun ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Selain aspek regulasi, revisi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.
“Penataan ruang laut bukan semata-mata permasalahan teknis pemetaan, tetapi juga menyangkut kewenangan pemerintahan daerah, kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, kepentingan ekonomi, serta kelangsungan hidup masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ferry memastikan penyusunan Ranperda perubahan tersebut dilakukan melalui proses yang terukur. Bapemperda akan menggunakan data teknis, kajian spasial, kajian hukum, serta kajian lingkungan sebagai dasar penyusunan.
Akademisi, organisasi lingkungan, pelaku usaha, hingga masyarakat nelayan juga akan dilibatkan dalam proses pembahasan.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan Gubernur Babel Hidayat Arsani turut menghadiri rapat paripurna tersebut bersama jajaran wakil ketua dan anggota DPRD serta unsur Forkopimda Babel.(len08)











