DPRD Babel Minta Seluruh Proses Administrasi PT GML Ditunda hingga Kewajiban Plasma Dipenuhi

BE, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan PT Gunung Maras Lestari (PT GML) ditunda sampai perusahaan menyelesaikan kewajiban pembangunan kebun plasma 20 persen serta memenuhi hak masyarakat di delapan desa.

Sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya saat memimpin audiensi bersama perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan manajemen PT GML di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Kamis (9/7/2026).

Menurut Didit, langkah penundaan administrasi diperlukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya sudah berbicara dengan BPN Bangka. Mereka sepakat tidak akan mengakomodasi atau memberikan persetujuan sebelum persoalan ini selesai. Bupati juga akan menunda proses tersebut,” ujarnya.

Didit menegaskan masyarakat tidak mengajukan tuntutan di luar aturan. Mereka hanya meminta hak yang semestinya diterima, yakni pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen dan penyelesaian hak masyarakat yang hingga kini belum direalisasikan.

Ia mengungkapkan, sebelumnya PT GML telah menyatakan kesanggupan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu satu bulan. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya realisasi di lapangan.

“Kita berharap pihak perusahaan menghargai komitmen yang sudah dilakukan. Keinginan masyarakat itu bukan sekadar keinginan, tetapi merupakan hak masyarakat sesuai aturan,” katanya.

Delapan desa yang menuntut penyelesaian hak tersebut meliputi Desa Bakam, Dalil, Mangka, Mabat, Bukit Layang, Kayu Besi, Sempan, dan Air Duren.

Audiensi berlangsung cukup dinamis. Sejumlah warga sempat melayangkan protes kepada perwakilan PT GML karena belum adanya kepastian mengenai penyelesaian ganti rugi maupun pembangunan kebun plasma. Namun suasana kembali kondusif setelah pimpinan rapat mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog.

DPRD Babel menegaskan akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga seluruh kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *