DPRD Babel Dorong Pendataan Penerima Bantuan Diperbaiki, Libatkan Kepala Desa

BE,PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mendorong pemerintah memperbaiki pendataan masyarakat penerima bantuan agar berbagai program pemerintah dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi yang melibatkan BPS Pusat, pemerintah desa, Dinas Sosial, dan sejumlah instansi terkait pada 12 Oktober 2026 di Kantor Gubernur Babel.

Didit mengatakan, kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan data masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Supaya nanti mereka mendapat sebuah informasi yang utuh. Tugas kepala desa ialah segera untuk mendata kembali masyarakat-masyarakat yang selama ini belum terakomodir, padahal mereka layak untuk mendapatkan bantuan,” kata Didit usai rapat di Ruang Bangun, Kantor DPRD Babel, Jumat (2/10/2026).

Menurut Didit, pendataan ulang diperlukan untuk menemukan masyarakat yang selama ini belum masuk dalam basis data penerima bantuan, tetapi sebenarnya memenuhi kriteria.

Ia juga meminta setiap instansi yang melakukan pendataan melibatkan pemerintah desa. Sebab, pemerintah desa dinilai lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.

Selain memperbaiki pendataan, Didit mendorong pemerintah dan BPS memasukkan variabel kearifan lokal dalam menentukan penerima bantuan.

Menurut dia, karakteristik sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung berbeda dengan daerah lain sehingga indikator penerima bantuan tidak cukup hanya mengandalkan kondisi fisik atau data umum.

“Suasana Bangka itu kan beda dengan provinsi lain. Dulu kita masih punya timah, punya saham, ada rezeki, kita bangun rumah. Sekarang kan mohon maaf, rumahnya bagus, belum tentu isinya ada,” ujarnya.

Didit menilai kondisi fisik rumah tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi pemiliknya. Karena itu, diperlukan indikator lain yang dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi masyarakat.

Usulan tersebut, kata Didit, telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan BPS. Ia berharap karakteristik lokal Babel dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

“Ini sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat dan BPS. Mudah-mudahan ini menjadi variabel penentu siapa yang berhak menerima bantuan di Bangka Belitung,” katanya.

DPRD Babel juga akan mendorong koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang menggunakan data BPS dalam penyaluran program pemerintah.

Didit mencontohkan sejumlah program seperti beasiswa, BPJS, dan bantuan sosial lainnya yang menurutnya perlu mempertimbangkan kondisi lokal masyarakat Babel.

“Bantuan-bantuan seperti beasiswa, BPJS, maupun bantuan-bantuan yang lainnya itu ada juga variabel-variabel lokal diperhatikan,” ujarnya.

Ia berharap rapat koordinasi pada 12 Oktober mendatang menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki pendataan masyarakat di seluruh Babel.

Didit kembali menekankan agar pemerintah desa segera melakukan pendataan ulang sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan.

“Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Maka tugas kepala desa sekarang untuk melakukan pendataan kembali, cari yang benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (Wln)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *