DPRD Babel Bahas Usulan WPR Bangka dalam RDP

BE, PANGKALPINANG-  DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat Kabupaten Bangka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tambang Rakyat, Rabu (19/11/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel itu membahas usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di sejumlah titik di Bangka.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa pihaknya dan pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah awal untuk mempercepat proses pengusulan WPR. Salah satunya meminta Bank Komunikasi Bangka dan Dinas PUPR melakukan pendataan blok-blok yang masih memiliki potensi timah berdasarkan masukan para penambang rakyat.

“Setelah pendataan, dokumen usulan akan disampaikan ke provinsi. Soal luas wilayah, itu kewenangan pemerintah Kabupaten Bangka. Yang penting blok yang diusulkan benar-benar memiliki potensi timah,” ujar Didit.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga akan bertemu kementerian terkait untuk mempercepat proses penetapan WPR Bangka. Sementara itu, sejumlah daerah lain seperti Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur telah memiliki WPR, tetapi masih menunggu penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) setelah peraturan daerah diselesaikan.

“WPR-nya sudah ada, tetapi IPR belum terbit karena masih menunggu perda. Insya Allah bulan depan perda akan mulai dibahas,” katanya.

Menanggapi anggapan bahwa beberapa kabupaten lambat mengirimkan data WPR, Didit menyebut persoalan lebih disebabkan oleh miskomunikasi antarpemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD hanya berperan menjembatani aspirasi masyarakat, bukan menjadi pihak yang mengusulkan data.

“Jangan salahkan provinsi. Pengusulan data itu kewenangan bupati. DPRD hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Didit mengatakan akan melakukan kunjungan ke Belitung pada akhir pekan ini untuk bertemu para penambang di Belitung Timur, sekaligus menindaklanjuti usulan WPR di wilayah tersebut.

Terkait potensi WPR atau IPR yang berada pada kawasan lindung atau hutan produksi, Didit menegaskan keputusan berada pada pemerintah pusat. “Kami hanya menyusun perda yang menjadi aturan teknis pelaksanaan. Soal kawasan, itu keputusan pusat,” tutupnya. (len08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *