BE, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2026 di Balai Besar Betason, Lantai I, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Saparudin atau Prof Udin, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Plh Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Saparudin mengatakan, selama setahun terakhir kondisi konflik sosial di Pangkalpinang relatif terkendali. Meski terdapat sejumlah persoalan berskala kecil, pemerintah tidak ingin menganggap remeh potensi yang dapat berkembang menjadi konflik lebih besar.
“Konflik-konflik sosial di masyarakat dapat dikatakan tidak ada yang besar. Memang ada yang kecil-kecil, tetapi bukan berarti tidak bisa menjadi konflik besar,” kata Saparudin.
Menurut dia, rapat koordinasi tersebut memiliki sejumlah tujuan, mulai dari memetakan potensi konflik, melakukan langkah pencegahan, hingga menyiapkan penanganan apabila konflik terjadi.
Ia menegaskan, penanganan konflik sosial harus melibatkan seluruh unsur terkait dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saparudin mencontohkan sejumlah persoalan yang berpotensi memicu konflik di Pangkalpinang, salah satunya aktivitas pertambangan ilegal yang masih ditemukan di beberapa lokasi.
Menurut dia, aktivitas tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketertiban, tetapi juga berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, telah berulang kali melakukan penertiban. Namun, aktivitas tersebut kerap kembali berlangsung pada malam hingga tengah malam.
“Kadang-kadang kita tertibkan siang, mereka melakukan malam. Kita tertibkan malam, mereka melakukan tengah malam. Jadi seperti kucing-kucingan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, suara mesin tambang yang beroperasi di kawasan permukiman dapat mengganggu waktu istirahat warga. Bahkan, suara tersebut masih terdengar hingga radius sekitar setengah kilometer.
Selain pertambangan ilegal, persoalan pedagang yang menggunakan badan jalan dan trotoar juga menjadi perhatian pemerintah kota.
Saparudin menyebutkan, penataan dan penertiban pedagang telah dilakukan sepanjang tahun ini. Pemerintah tetap memberikan ruang bagi pedagang yang menggunakan gerobak beroda agar lapak dapat dipindahkan setelah aktivitas berjualan selesai.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban ruang publik sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha.
Persoalan lainnya adalah penataan pasar yang dinilai perlu dilakukan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Pangkalpinang berharap seluruh unsur terkait dapat meningkatkan komunikasi, deteksi dini, serta sinergi dalam menangani berbagai persoalan sosial.
Dengan demikian, potensi konflik dapat diantisipasi sejak awal sehingga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat Pangkalpinang tetap terjaga.(len)











