Berita  

Audiensi di DPRD Babel, Penyeberangan Sadai-Belitung Bakal Dialihkan ke Pangkalbalam Awal Agustus

BE, PANGKALPINANG – Aktivitas penyeberangan lintas Sadai-Belitung yang terhenti akibat kerusakan dermaga dipastikan akan dialihkan sementara ke Pelabuhan Pangkalbalam. Langkah tersebut diambil sebagai solusi agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Pulau Bangka dan Belitung tetap berjalan.

Kepastian itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, usai menerima audiensi dengan perwakilan sopir lintas Bangka Belitung di Ruang Ketua DPRD Babel, Senin (20/7/2026).

Didit menjelaskan, penghentian operasional penyeberangan di Pelabuhan Sadai dilakukan karena kondisi dermaga dinilai tidak lagi aman untuk digunakan.

“Ini menyangkut dampak penghentian aktivitas penyeberangan Sadai-Belitung. Penghentian dilakukan karena faktor keselamatan. Alhamdulillah, sudah ada solusi, yaitu aktivitas penyeberangan akan dipindahkan sementara ke Pelabuhan Pangkalbalam oleh ASDP,” kata Didit.

Menurutnya, para sopir berharap layanan penyeberangan sudah kembali beroperasi paling lambat awal Agustus 2026. Untuk itu, ASDP akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk mengenai penyesuaian tarif agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Insya Allah besok akan ada koordinasi mengenai tarif. Harapan kita awal Agustus sudah bisa berjalan kembali,” ujarnya.

Didit menegaskan, percepatan operasional penyeberangan sangat penting karena berdampak langsung terhadap perekonomian Bangka Belitung. Jika akses penyeberangan terputus terlalu lama, distribusi logistik dan kebutuhan masyarakat berpotensi terganggu.

“Ini sangat berdampak terhadap sektor ekonomi Bangka Belitung. Jangan sampai distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat menjadi terhambat karena tidak adanya akses penyeberangan,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut juga terungkap bahwa kerusakan Dermaga Sadai cukup parah. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan total diperkirakan mencapai sekitar Rp80 miliar.

Didit mengatakan, perbaikan permanen membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena nilainya cukup besar. DPRD Babel bersama pihak terkait berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar proses penanganan dapat dipercepat.

“Kita berharap ada gotong royong semua pihak. Untuk perbaikan permanen tentu akan kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Sementara ini, solusi terbaik adalah mengalihkan operasional ke Pelabuhan Pangkalbalam agar aktivitas penyeberangan tetap berjalan,” pungkasnya.(len08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *