BE, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi tekanan fiskal menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal itu terungkap dalam rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah yang diikuti Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Safarudin, secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Safarudin menyoroti tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 48,2 persen dari total anggaran, jauh di atas ambang batas ideal sebesar 30 persen.
“Dokumen Nota Diagnostik APBD Tahun 2026 sangat membantu kami melihat kondisi riil keuangan daerah. Saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang sudah baik, melainkan fokus pada tantangan yang perlu segera dicarikan solusinya,” kata Safarudin.
Ia menjelaskan, belanja pegawai terdiri atas gaji dan tunjangan ASN PNS sebesar Rp306 miliar serta PPPK sebesar Rp49 miliar. Total kebutuhan mencapai Rp356 miliar, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Menurutnya, jika belanja PPPK penuh waktu dialihkan ke pos barang dan jasa sebagaimana skema PPPK paruh waktu, persentase belanja pegawai dapat ditekan menjadi sekitar 36 persen. Namun angka tersebut masih berada di atas batas ideal.
“Penurunan jumlah tenaga non-ASN cukup sulit dilakukan karena kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan masih sangat besar. Apalagi ada kebijakan pusat yang mewajibkan guru berstatus ASN mulai tahun depan,” ujarnya.
Di sisi lain, belanja modal Kota Pangkalpinang hanya mencapai 2,7 persen dari total anggaran. Rendahnya alokasi tersebut dipengaruhi belum adanya kepastian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp200 miliar.
Untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah, Pemkot Pangkalpinang melakukan efisiensi dengan menurunkan TPP pegawai sebesar 20 persen. Meski demikian, alokasi TPP masih mencapai Rp118,7 miliar atau sekitar 71 persen dari total komponen pendapatan pegawai.
Safarudin mengatakan pemerintah juga berupaya mendukung sektor perdagangan, industri, dan UMKM melalui kombinasi dana APBD dan program CSR perusahaan. Selain itu, tambahan pendapatan daerah diharapkan berasal dari laba PDAM tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp4 miliar.
Meski ruang fiskal terbatas, Safarudin menyebut kondisi infrastruktur jalan di Kota Pangkalpinang tetap terjaga dengan tingkat kemantapan mencapai 94,46 persen.











