BE, PANGKALPINANG – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bangka Belitung tak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga mulai membebani perekonomian daerah. Biaya angkutan barang dilaporkan naik hingga 100 persen, sementara harga Pertalite eceran mencapai Rp17.000 per liter.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, persoalan antrean BBM yang berlangsung selama berbulan-bulan harus segera ditangani karena mulai mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Sejumlah pedagang bahkan dilaporkan mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang. Kondisi itu menyebabkan komoditas tertentu membusuk sebelum sampai ke tujuan.
“Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita pertanyakan kendala-kendala ini di mana. Kalau ini dibiarkan, saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” kata Didit saat menerima audiensi Aliansi Umat Islam Bangka Belitung di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2026).
Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.dan akan Mengelar rapat dengar pendapat (RDP), Kamis ,29/10/2026. DPRD akan memanggil Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut Didit, RDP tersebut menjadi momentum untuk mengungkap persoalan yang menyebabkan antrean BBM berkepanjangan sekaligus merumuskan langkah konkret agar pasokan kembali lancar.
Undangan telah disampaikan kepada General Manager Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, dan seluruh pemilik SPBU se-Babel. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tetapi mencari solusi. Kami berharap seluruh pihak dapat membangun koordinasi konkret demi memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan aktivitas ekonomi berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, Sofiyan Rudianto, mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk mendorong penanganan segera terhadap persoalan BBM yang semakin menyulitkan masyarakat.
Aliansi meminta DPRD memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina guna membahas ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM di Bangka Belitung.
“Kami dari Aliansi Umat Islam Bangka Belitung yang tergabung dari para ulama dan tokoh umat bermaksud menyampaikan permohonan audiensi guna menyikapi panjangnya antrean kendaraan di SPBU yang sudah berlangsung cukup lama dan semakin menyusahkan masyarakat,” kata Sofiyan.
Aliansi juga mengusulkan penambahan jam operasional SPBU dan peningkatan alokasi BBM, terutama bagi nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk melaut.
Persoalan lain yang disoroti ialah tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer. Berdasarkan data lapangan dalam surat permohonan audiensi tertanggal 26 Oktober 2026, harga Pertalite eceran di Pangkalpinang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Sementara di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, harganya dilaporkan menyentuh Rp17.000 per liter.
Ulama lainnya, Saipul, turut menyoroti dampak antrean BBM terhadap biaya logistik. Dalam audiensi tersebut, perwakilan ulama menyebut ongkos angkut barang lintas daerah meningkat hingga 100 persen, dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 per kilogram.
Di sisi lain, Aliansi Umat Islam Babel mendukung penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi.
Mereka berharap pengawasan dan penindakan dilakukan secara tegas agar penyaluran BBM tepat sasaran, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan beban ekonomi akibat antrean berkepanjangan dapat segera diatasi.











