BE, SUNGAILIAT– Sebanyak 2.742 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka mendapatkan perpanjangan kontrak kerja terhitung mulai 1 Oktober 2026.
Meski mendapat perpanjangan kontrak, ribuan pegawai tersebut diingatkan untuk tetap memenuhi target kinerja, menjaga disiplin, serta menjalankan kewajiban sesuai ketentuan kepegawaian.
Penegasan itu disampaikan Bupati Bangka Fery Insani saat memimpin apel bersama PPPK Paruh Waktu di halaman Kantor Bupati Bangka, Selasa (20/10/2026).
Fery mengatakan, setiap PPPK Paruh Waktu memiliki target kerja yang harus dipenuhi. Status sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) menuntut pegawai tidak sekadar hadir, tetapi juga mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawabnya.
“Setiap pegawai itu pasti mempunyai target kinerja dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target, bukan hanya hadir saja. Saya akui pendapatan PPPK Paruh Waktu ini belum normal dan kami sedang mengupayakan untuk itu,” kata Fery.
Dia juga mengungkapkan, terdapat pegawai yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang karena tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hal ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan administrasi dan penilaian kinerja merupakan bagian penting dalam keberlanjutan hubungan kerja.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin meminta seluruh PPPK Paruh Waktu mematuhi komitmen dalam perjanjian kerja, termasuk disiplin, ketepatan waktu, serta arahan pimpinan.
Syahbudin juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap penghasilan PPPK Paruh Waktu melalui kenaikan sebesar Rp 300.000 pada tahun ini.
“Kita ketahui bersama bahwa PPPK Paruh Waktu ini penghasilannya belum sesuai harapan, tetapi pada tahun ini ada kenaikan Rp 300 ribu. Ini berarti ada perhatian dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Rismy Wira Madona menjelaskan, apel tersebut diikuti 2.742 PPPK Paruh Waktu yang kontraknya diperpanjang mulai 1 Oktober 2026.
Menurut dia, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana verifikasi dan validasi data kepegawaian untuk mencocokkan jumlah pegawai dalam administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Wira menambahkan, sepanjang 2026 terdapat 72 orang yang tidak memperpanjang kontrak kerja. Penyebabnya beragam, mulai dari mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak menyusun SKP, hingga menerima hukuman disiplin berat.
Dari jumlah tersebut, tiga orang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Selain memenuhi target kinerja dan disiplin, PPPK Paruh Waktu juga diwajibkan mengikuti organisasi PPPK melalui SiBangkom Lan sesuai mekanisme yang berlaku.











