Editorial
Rudi Syahwani (Pemimpin Redaksi)
“Nanti kita rilis.” Itu jawaban singkat Kapolres Belitung Timur AKBP. Indra Dalimunte setiap dikonfirmasi, soal dugaan tindak pidana khusus operasional smelter mini di kecamatan Gantong Belitung Timur.
Tak ada perkembangan signifikan, dari kasus yang sebetulnya terang benderang tak memenuhi aturan undang-undang Minerba. Dalih home industri atau UMKM yang sempat dilemparkan ke publik dalam upaya mencari terminologi, semakin ke sini semakin suram. Karena jelas sekali bahwa praktek pengolahan dan pemurnian merupakan bisnis skala industri berbasis Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
Namun seolah begitu peliknya Polres Belitung Timur menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Bahkan mendekati waktu 2 bulan pasca penggerebekan oleh Polres Belitung pada awal Agustus 2924 lalu.
Jelas sulit mencari jalan tengah, karena sejak awal sudah banyak hal yang tak masuk akal, diungkapkan, guna mencari pembenaran. Soal dokumen yang sempat disebut lengkap, seperti data pengiriman, hingga invoice, semestinya cukup menjadi sebuah petunjuk, siapa yang terlibat dan harus bertanggung jawab.
Bahkan lebih dari itu, seharusnya ini bisa menjadi petunjuk penting, terkait isu smuggling atau penyelundupan balok timah keluar pulau Belitung menuju Jakarta. Namun hingga hari ini, bahkan Polres Belitung belum menetapkan seorang tersangka pun dalam perkara ini.
Status perkara yang sudah naik ke penyidikan, semestinya sudah memiliki cukup petunjuk untuk menetapkan siapa dalang dan siapa wayang. Bahkan pers pun cukup indikatif memberikan informasi. Namun Polres Belitung seolah bergeming. Satu satu nya kalimat jiti, “nanti kita rilis ya…”
Anehnya pers di Bwlitung pun seolah ikutan mingkem. Padahal perkara ini bisa memposisikan negara mengalami kerugian hingga puluhan miliyar rupiah. Namun sejak rilis dalam konferensi pers dari Polres Belitung Timur pada Agustus lalu, yang mengatakan dokumen lengkap, serta usaha home industri, kompak hingga saat ini perkara Smelter Mini di Belitung Timur tersebut menjadi semakin ‘minimalis’ dari publikasi maupun informasi dari polisi.
