BE,TOBOALI- Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Amri, menyatakan komitmennya untuk memberikan pengawasan optimal dalam menghadapi Pemilu 2024, Toboali, Jumat (13/10/2023).
Tindakan ini diambil setelah Kabupaten Bangka Selatan masuk dalam daftar 20 kabupaten/kota rawan politik uang yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia.
Amri menjelaskan bahwa Bawaslu akan memberikan pengawasan intensif di Kabupaten Bangka Selatan yang dianggap sangat rawan terhadap uang politik.
“Langkah-langkah pencegahan meliputi sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan di daerah-daerah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi,” jelas Amri.
Lebih lanjut, Amri menegaskan bahwa mereka akan membangun komitmen dengan seluruh peserta pemilu, termasuk partai politik dan calon legislatif, untuk mencegah praktik politik uang.
“Ini adalah tugas kita yang harus diselesaikan. Intinya, pendidikan politik harus diberikan kepada masyarakat, karena di mana ada penerimaan pasti ada penawaran. Kuncinya terletak pada para peserta pemilu,” ungkapnya.
Amri juga memberikan catatan bahwa pada Pemilu tahun 2019 terdapat 5 kasus pelanggaran, sedangkan pada Pilkada tahun 2010 terdapat 8 kasus pelanggaran.
“Bawaslu telah menangani kasus-kasus tersebut dengan tegas, termasuk pidana pemilihan, administrasi, dan kasus hukum lainnya.” tegas Amri.
Tindakan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan ini diharapkan dapat membantu menjaga integritas pemilu dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilu mendatang.
