BE,JAKARTA – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah petinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) malam.
Selain Sigit petinggi Polri yang turut ditetapkan tersangka di antaranya Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi hingga kekinian masih diperiksa.
“Penyidik telah menetapkan 3 tersangka dengan inisial LSP, ASN dan EH. Sementara 1 orang lagi masih saksi yaitu saudara SU,” ujuar Kabareeskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Diamankan dan Diperiksa Propam
Kabar sejumlah jenderal Polri diamankan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan internal mencuat sejak Selasa (3/11/2026) siang.
“Tersangka sudah ditahan di Rutan Mabes Polri. Untuk perkembangan penyidikan dan pemeriksaan nanti akan disampaikan kembali,” ujarnya.
Selain Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pihak ikut disadap di antaranya menteri, politisi, media dan lainnya.
Asep mengungkapkan pihaknya sudah menyita sejumlah barang bukti seperti 11 hanphone, Ipad dan lainnya.
Pengusutan skandal dugaan penyadapan ilegal dan perusakan barang bukti digital yang ditangani Bareskrim Polri mengungkap fakta baru yang mengejutkan.
Penyadapan tanpa prosedur hukum yang menjerat mantan perwira tinggi kepolisian berinisial LSP bersama dua rekannya ternyata tidak hanya menyasar perangkat komunikasi milik Presiden Republik Indonesia, melainkan juga menyusup ke ruang privat pejabat negara, elite politik, insan media, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga para pelaku usaha nasional.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Syafruddin membeberkan bahwa jajarannya telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan komprehensif terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal serta penghapusan data secara melawan hukum tersebut.
“Dari hasil gelar perkara dan penguatan alat bukti, penyidik resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dengan status sebagai saksi, ujar Kabareskrim Polri, Komjen Asep Syafruddin saat jumpa pers di Mabes Polri.
Lingkup pemantauan tanpa hak yang dilakukan oleh para tersangka dinilai sangat masif dan melintasi berbagai sektor strategis.
Berdasarkan data penyidikan, para tersangka diduga memantau secara ilegal nomor telepon Presiden, pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh politik nasional, jurnalis maupun entitas media massa, pemuka ormas keagamaan dan kepemudaan, pegiat LSM, hingga jajaran pengusaha swasta.
Tindakan tersebut dipastikan berjalan di luar koridor hukum. Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, para tersangka diduga kuat melakukan penyadapan tanpa memiliki kaitan apa pun dengan proses penegakan hukum yang sah. (DN/AB)











