BE, PANGKALPINANG – Antrean panjang di sejumlah SPBU Pangkalpinang tak lepas dari persoalan distribusi dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin Masyarif, meminta kepolisian menindak tegas pihak yang menjual kembali BBM subsidi tidak sesuai ketentuan.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Saparudin usai rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga wilayah Bangka Belitung dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang SRC, Gedung Tudung Saji, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (29/10/2026) sore.
Ia menegaskan, BBM bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya. Penyaluran bahan bakar tersebut telah diatur, termasuk untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan kriteria tertentu, seperti angkutan barang.
“BBM bersubsidi yang dibeli di SPBU tidak boleh dijual kembali. Penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan,” tegas Prof. Saparudin.
Dalam rapat tersebut, pemerintah kota bersama pihak terkait mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan antrean BBM sekaligus membahas langkah penanganannya. Prof. Saparudin juga meminta Polresta Pangkalpinang menindak pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol. Indra Wijatmiko, S.I.K., M.M., merespon permintaan tersebut dengan menyatakan jajarannya segera melakukan razia pada malam yang sama.
Sasaran awal penertiban mencakup Pertamini dan para pengerit yang diduga membeli BBM secara berulang di SPBU untuk kemudian menjualnya kembali. Polisi akan menelusuri asal pasokan serta jalur distribusi yang digunakan.
“Malam ini kita langsung bergerak untuk razia. Kasat Intel juga diminta mengecek Pertamini, termasuk menelusuri pengerit-pengerit dan dari mana mereka mendapatkan BBM,” ujar Indra.
Ia menambahkan, penelusuran juga akan mencakup dugaan keterlibatan operator SPBU apabila ditemukan indikasi dan bukti yang mendukung. Pengawasan terhadap pola pembelian dinilai perlu diperketat agar pengambilan BBM secara berlebihan tidak mengganggu penyaluran kepada konsumen yang berhak.
“Pengusaha SPBU juga punya peran untuk memperketat pengawasan. Bagaimana caranya supaya pelaku-pelaku ini tidak mengambil BBM secara berlebihan,” tandasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Plh Sekda Pangkalpinang Syarli Nopriansyah, Dandim Bangka, perwakilan Kejari Pangkalpinang, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.











