BE, PANGKALPINANG — Dugaan penyalahgunaan jabatan Kepala Desa Bedengung, Kabupaten Bangka Selatan, bergulir ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aliansi Masyarakat Desa Bedengung bersama Dema IAIN SAS Babel menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait persoalan tersebut.
Aksi sekaligus audiensi berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel, Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Aspirasi masyarakat diterima langsung Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama sejumlah anggota DPRD, di antaranya Musani dan Rina Tarol.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Desa Bedengung, termasuk permintaan pemberhentian kepala desa dengan membawa bukti-bukti yang mereka klaim berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, persoalan tersebut pada dasarnya bukan menjadi kewenangan DPRD Provinsi Babel. Penanganannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan DPRD Kabupaten Bangka Selatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Ini sebenarnya bukan wewenangnya DPRD Provinsi. Ini kewenangan pemerintah, Bupati Bangka Selatan dan DPRD Bangka Selatan,” kata Didit.
Kendati demikian, DPRD Babel tetap menerima aspirasi tersebut karena masyarakat Desa Bedengung merupakan bagian dari masyarakat Bangka Belitung.
Didit mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Bangka Selatan terkait aspirasi yang disampaikan warga. Dari komunikasi tersebut, Bupati Bangka Selatan disebut berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu 14 hari kalender.
“Bupati Bangka Selatan berkomitmen akan menyelesaikan masalah ini sebanyak dua minggu atau 14 hari masa kalender, bukan masa kerja,” ujarnya.
Didit berharap dalam tenggat tersebut sudah ada keputusan terhadap tuntutan masyarakat. Namun, keputusan yang diambil harus tetap berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku.
“Mudah-mudahan selama 14 hari ini Bupati sudah memutuskan apa yang diinginkan masyarakat. Tetapi dengan catatan sesuai dengan aturan,” katanya.
Ia menyebut bukti-bukti yang dibawa masyarakat telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten Bangka Selatan. Bukti tersebut, kata Didit, telah ditampilkan kepada pemerintah desa, bagian hukum hingga Inspektorat.
“Jadi bukti-bukti sudah ditampilkan masyarakat kepada pemerintah desa, bagian hukum, dan Inspektorat langsung,” ungkapnya.
Dengan adanya komitmen tersebut, proses penanganan dugaan penyalahgunaan jabatan Kepala Desa Bedengung kini berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Didit kembali menegaskan bahwa DPRD Babel tidak bermaksud mengambil alih kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD Bangka Selatan.
“Saya mohon izin kepada Bupati Bangka Selatan, DPRD Bangka Selatan, bukan bermaksud mengambil wewenang mereka. Tapi karena masyarakat datang, tidak mungkinlah tidak kami terima,” tegas Didit.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan hingga batas waktu 14 hari kalender untuk mendapatkan kepastian atas persoalan dan tuntutan yang telah mereka sampaikan.











