Berita  

DPRD Babel Soroti Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, Minta Pemerintah Desa Dilibatkan

BE, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyoroti akurasi data desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan program bantuan dan perlindungan sosial.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, meminta data tersebut diperbarui dan diverifikasi dengan melibatkan pemerintah desa. Hal ini menyusul ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian antara klasifikasi desil dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Didit mengatakan, salah satu persoalan dalam pendataan adalah belum optimalnya keterlibatan pemerintah desa. Padahal, pemerintah desa dinilai lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

“Pendataan yang dilakukan beberapa instansi ternyata tidak melibatkan pemerintahan desa, sehingga datanya tidak begitu akurat,” kata Didit usai rapat audiensi terkait dinamika pendataan desil di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).

Ia mencontohkan adanya warga lanjut usia yang tidak memiliki rumah maupun pekerjaan, tetapi masuk dalam desil 7.

Sebaliknya, terdapat warga yang memiliki kendaraan dan usaha, namun justru masuk dalam desil 2.

Menurut Didit, persoalan ketidaksesuaian tersebut juga diakui dalam pertemuan yang melibatkan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena itu, DPRD Babel bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan BPD akan mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembaruan sekaligus verifikasi data.

Didit bahkan mengusulkan agar Gubernur Babel menyurati pihak terkait untuk menghentikan sementara penggunaan data tersebut sampai proses pembaruan dan verifikasi selesai dilakukan.

“Kalau tetap digunakan, ini tidak akan pernah selesai. Akan muncul polemik baru,” ujarnya.

Selain meminta pembaruan data, Didit menegaskan pentingnya melibatkan pemerintah desa dalam setiap proses pendataan. Menurutnya, Babel juga membutuhkan bank data yang akurat sebagai dasar berbagai kebijakan pembangunan.

“Data tunggal ini bukan hanya untuk bantuan sosial, tetapi juga dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas 41 variabel yang digunakan dalam menentukan klasifikasi desil. Didit menilai perlu ada ruang untuk memasukkan komponen lokal dalam penilaian tersebut.

Pasalnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

“Silakan 41 variabel itu digunakan, tetapi komponen-komponen lokal juga harus diperhatikan. Situasi dan kondisi masing-masing provinsi dan daerah berbeda,” jelasnya.

DPRD Babel selanjutnya akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat, termasuk BPS, Kementerian Sosial, serta instansi terkait lainnya.

“Kami berharap pembaruan dan verifikasi data dapat melibatkan pemerintah desa agar klasifikasi desil lebih mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan,” ujar Didit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *