BE, PANGKALPINANG — PT TIMAH (Persero) Tbk menyambut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Perpres yang ditandatangani Presiden pada 31 Agustus 2026 itu dinilai menjadi landasan baru untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan operasional, serta keadilan ekonomi dalam ekosistem pertambangan timah.
Direktur Operasi PT TIMAH Tbk Handy Geniardi mengatakan, regulasi tersebut memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam penataan biaya produksi pertambangan, khususnya yang melibatkan Perusahaan Jasa Penambangan (PJP).
Menurut dia, struktur biaya produksi perlu disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan mempertimbangkan aspek kualitas dan kepentingan kedua pihak.
“Perpres 79/2026 memberikan kerangka kerja yang jelas. Perusahaan memandang pentingnya penataan struktur biaya produksi riil yang berimbang dengan perhatian terhadap aspek kualitas,” ujar Handy, Selasa (8/9/2026).
Selain biaya produksi, Perpres 79/2026 juga menekankan pentingnya kejelasan asal-usul material atau traceability, terutama dalam aktivitas pertambangan di wilayah Belitung.
Direktur Produksi dan Komersial PT TIMAH Tbk Ilhamsyah Mahendra mengatakan, kejelasan asal-usul material memberikan landasan bagi kegiatan penambangan agar berjalan tertib dan dapat diverifikasi berasal dari wilayah IUP PT Timah.
“Dengan adanya Perpres ini, proses penambangan di wilayah Belitung mendapatkan landasan yang jelas melalui verifikasi asal-usul material yang bersumber dari IUP PT Timah,” kata Ilham.
Sementara itu, Direktur Transformasi Perusahaan, Legal dan SDM PT TIMAH Tbk Ratih Mayasari mengatakan, implementasi regulasi tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Sinergi diperlukan untuk menyelaraskan zonasi dan wilayah penambangan sekaligus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh rangkaian operasional pertambangan berjalan secara selaras, taat hukum, dan memberikan kepastian tata kelola jangka panjang,” ujar Ratih.
PT TIMAH Tbk optimistis penerapan Perpres 79/2026 dapat membawa tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung ke arah yang lebih tertib dan transparan.
Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.
Sumber: www.timah.com











