BE, BELITUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, mendesak PT Timah Tbk segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi polemik pembelian pasir timah masyarakat di Pulau Belitung dan Belitung Timur yang dinilai berdampak pada mata pencaharian para penambang.
Politikus Partai Gerindra itu menilai PT Timah seharusnya berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.
Menurut Beliadi, terdapat sejumlah solusi yang dapat ditempuh sebagai langkah sementara. Salah satunya, PT Timah dapat mengalihkan pasir timah yang berasal dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka dengan mekanisme dan pengawasan teknis yang diatur perusahaan.
“Kalau sifatnya sementara, pasir timah dari Belitung bisa dimasukkan ke Bangka. Soal pengawasan dan teknisnya tentu PT Timah yang mengatur. Di Bangka sendiri PT Timah masih membeli timah masyarakat,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Ia juga menilai persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) lebih bersifat administratif dan teknis sehingga tidak seharusnya berlarut-larut.
Menurutnya, PT Timah sebagai perusahaan milik negara perlu lebih intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian.
Beliadi menambahkan, persoalan serupa hampir selalu terjadi setiap tahun sehingga PT Timah perlu melakukan pembenahan agar kondisi tersebut tidak terus berulang.
“Jangan sampai setiap tahun masyarakat penambang harus menghadapi kondisi timah mereka tidak bisa dijual selama berbulan-bulan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut menyangkut penghidupan ribuan masyarakat penambang di Pulau Belitung dan Belitung Timur sehingga membutuhkan keputusan yang cepat.
“Ini sudah menyangkut urusan perut dan hajat hidup orang banyak. Karena itu semua pihak harus sigap dan segera mengambil keputusan agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan,” tegasnya.











