Berita  

Pemkot Pangkalpinang Tekankan Kepatuhan LKPM untuk Jaga Iklim Investasi

BE, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai upaya menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, saat membacakan sambutan Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif pada pembukaan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko di Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (6/7/2026).

Menurut Juhaini, kemudahan memperoleh izin usaha harus diimbangi dengan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pasca-perizinan, termasuk penyampaian LKPM secara benar dan tepat waktu.

“Pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi pelayanan publik. Sistem perizinan berbasis risiko diharapkan mampu memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan percepatan pelayanan kepada dunia usaha,” kata Juhaini saat membacakan sambutan wali kota.

Ia menilai, kepatuhan dalam pelaporan LKPM menjadi bagian penting dalam pengawasan kegiatan usaha sekaligus mendukung terciptanya tata kelola investasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Pangkalpinang menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Dinas PMPTSP Kota Pangkalpinang.

Juhaini mengatakan, bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap implementasi perizinan berbasis risiko sekaligus mendorong kepatuhan terhadap aturan investasi.

Menurut dia, pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel dapat mendorong peningkatan investasi di Pangkalpinang. Selain itu, investasi juga dinilai mampu membuka lapangan kerja, memperkuat perekonomian daerah, dan mendukung pemerataan pembangunan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjadikan kepatuhan terhadap perizinan dan penyampaian LKPM sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya Pangkalpinang SMART, kota yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.(len)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *