BE, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pembentukan tim pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit serta posko pengaduan petani usai pembahasan penetapan Indeks “K” dan harga TBS periode I Mei 2026.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026), yang dihadiri unsur pemerintah daerah, legislatif, hingga aparat penegak hukum.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pengawasan diperlukan agar harga yang telah ditetapkan benar-benar dirasakan petani di lapangan.
“Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” ujar Didit.
Menurutnya, pengawasan harus melibatkan aparat penegak hukum guna mencegah adanya permainan harga di tingkat bawah yang dapat merugikan petani sawit mandiri.
“Tentu hal ini dikhawatirkan jika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum tertentu, maka daya beli masyarakat akan merosot, mengingat sektor pertanian menyumbang hampir 48 persen PDRB Babel,” katanya.
Ia menilai sektor perkebunan sawit kini menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah sehingga perlu perlindungan melalui sistem tata niaga yang transparan dan adil.
Didit juga meminta pemerintah bersikap objektif dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan petani.
“Kita minta pemerintah harus netral berdiri di tengah secara objektif, karena perusahaan tidak boleh dirugikan, namun di sisi lain petani juga tidak boleh menjadi korban atau dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Babel, Kurniawan, mengatakan pemerintah provinsi mendukung usulan DPRD maupun aparat penegak hukum terkait penguatan pengawasan harga TBS.
“Kita mendukung masukan dari DPRD maupun APH, dan saat ini Pemerintah Provinsi melalui DPKP Babel tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih ketat,” ujarnya.
Menurut Kurniawan, setelah penetapan harga dilakukan, langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif dan terpadu.
“Harapannya setelah ini kita tetapkan, kita akan menyusun formulasi untuk pengawasan TBS ini agar kegiatan di lapangan lebih terpadu dengan melibatkan pihak Polda dan Kejati,” tutupnya.(len)











