BE, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Inspektorat mengungkap hasil pemeriksaan terkait polemik pengadaan mobiler di rumah dinas Wakil Gubernur Babel. Dari hasil audit, ditemukan sejumlah permasalahan administrasi dalam proses pengadaan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Kusnadi, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Ruang Rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Babel, Selasa (10/3/2026).
Imam menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, independen, dan objektif berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disusun pada 29 Januari 2026. Proses audit mencakup penelusuran dokumen, verifikasi perikatan hukum, permintaan keterangan dari pihak terkait, hingga analisis kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan ini kami lakukan untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan fakta dan dokumen yang ada,” ujar Imam.
Ia menjelaskan, tim Inspektorat terlebih dahulu menelusuri dokumen administrasi dan perencanaan di biro terkait untuk memastikan apakah pengadaan tersebut tercantum dalam anggaran tahun 2025, baik dalam dokumen pelaksanaan anggaran maupun rencana kebutuhan barang milik daerah.
Selain itu, Inspektorat juga memverifikasi adanya kontrak atau surat perintah kerja antara pemerintah provinsi dan pihak penyedia barang.
“Hasil pengujian yang kami lakukan menunjukkan ada beberapa permasalahan dalam pengadaan tersebut,” kata Imam.
Salah satu temuan utama adalah tidak adanya dokumen kontrak atau perikatan hukum antara pemerintah daerah dengan pihak penyedia. Padahal, menurut Imam, setiap pengadaan barang dan jasa wajib memiliki dasar hukum yang jelas berupa kontrak atau surat perintah kerja.
Temuan lainnya adalah pengadaan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Hal ini disebabkan kondisi barang sebelumnya dinilai masih layak pakai sehingga tidak direncanakan untuk pengadaan baru.
“Setiap belanja daerah harus direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang transparan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan Inspektorat hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, bukan pada unsur pidana.
“Kami tidak menguji unsur perbuatan melawan hukum. Itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” kata Imam.
Meski demikian, Inspektorat menegaskan komitmennya untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan sesuai ketentuan.
“Kami menjalankan tugas secara profesional, independen, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun,” ujar Imam. (len)











