BE, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna Kesatu Masa Persidangan II Tahun 2026 di Ruang Sidang Paripurna, Kamis (5/2/2026). Agenda rapat yakni penyampaian dan penjelasan wali kota terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota Pangkalpinang, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Saparudin menyampaikan tiga Raperda yang diajukan pemerintah kota, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025–2029, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Saparudin menjelaskan, penyusunan RPJMD 2025–2029 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“RPJMD menjadi dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” kata Saparudin.
Ia menambahkan, RPJMD Kota Pangkalpinang 2025–2029 disusun sebagai pedoman pembangunan daerah yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen tersebut juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun serta tolok ukur evaluasi kinerja perangkat daerah.











