Eddy Iskandar Minta Skema NIUJP PT Timah Lebih Adil dan Fleksibel

BE,PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam mekanisme penetapan Nilai Imbal Usaha Jasa Pertambangan (NIUJP) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Menurut Eddy, hubungan antara perusahaan dan penambang merupakan kemitraan yang harus dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam pembagian keuntungan.

“Karena ini mitra, harus ada keadilan. Nilai imbal usaha jasa itu juga perlu dimasukkan variabel yang mengikuti harga timah dunia,” kata Eddy, Jumat (20/2/2026).

Ia menilai skema NIUJP saat ini perlu dibuat lebih adaptif terhadap dinamika pasar global. Jika harga timah dunia mengalami kenaikan, maka imbal usaha jasa yang diterima mitra penambang juga seharusnya disesuaikan.

“Kalau harga timah naik, wajar imbal usahanya juga naik. Jangan sampai ketika harga membaik, mitra tidak ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.

Eddy menegaskan DPRD Babel akan terus mendorong adanya titik temu antara perusahaan dan masyarakat penambang agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan memicu gejolak sosial.

Ia juga menyatakan DPRD siap memfasilitasi dialog lanjutan guna memastikan tata niaga timah berjalan transparan, adil, dan tetap menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat di sektor pertambangan. (Valen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *