Berita  

Nuklir Bukan Lagi Energi Pilihan Terakhir

Pemerintah Indonesia resmi mengakhiri posisi energi nuklir sebagai “pilihan terakhir” dalam kebijakan energi nasional. Untuk pertama kalinya, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masuk secara eksplisit ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, dengan target kapasitas awal 2 x 250 megawatt (MW) yang akan dibangun di Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Masuknya nuklir ke dalam bauran energi nasional menandai perubahan fundamental arah kebijakan energi Indonesia, seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan komitmen pemerintah menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Kholid Syeirozi, menegaskan bahwa nuklir kini tidak lagi ditempatkan sebagai opsi darurat.

“PP Kebijakan Energi Nasional yang lama itu menempatkan PLTN sebagai last option. Nah, kalau PP KEN yang baru ini, nuklir sudah masuk di dalam target bauran energi,” ujar Kholid dalam diskusi INDEF di Jakarta, Selasa (27/1/2026), seperti dikutip Warta Ekonomi.

Kebijakan ini sekaligus menutup fase panjang eksplorasi nuklir yang selama puluhan tahun berjalan tanpa kejelasan implementasi. Pemerintah kini menetapkan 2032 sebagai target pengoperasian reaktor nuklir pertama di Indonesia, didukung peta jalan pengembangan kapasitas nuklir hingga 45 gigawatt (GW) pada 2060, terdiri dari 35 GW untuk pembangkitan listrik dan 9 GW untuk produksi hidrogen, sebagaimana dilaporkan Asian Power.

Dari sisi operator sistem, PT PLN (Persero) menilai pembangunan PLTN tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sistem ketenagalistrikan dan penerimaan publik, khususnya di daerah. Dede, perwakilan operator sistem PLN, menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah mengingat masih kuatnya stigma negatif terhadap nuklir.

“Tidak mungkin PLN membangun tanpa dukungan pemerintah daerah. Banyak yang menolak karena hanya tahu efek negatifnya. Padahal teknologi nuklir sudah lama digunakan di bidang medis, seperti MRI. Awareness ini yang harus disampaikan,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga menilai nuklir memiliki peran strategis dalam pencapaian target iklim nasional. Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Kementerian ESDM, Ario Panggi Pramono Jati, menyebut nuklir sebagai enabler utama NZE 2060.

“Pemerintah sedang menyiapkan Keputusan Presiden untuk percepatan pembangunan PLTN sebagai strategi pengurangan emisi,” ungkap Ario.

Dukungan juga datang dari pelaku usaha. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyatakan kesiapan terlibat dalam proyek PLTN, meski mengingatkan tantangan non-teknis yang signifikan. Wakil Ketua Umum APLSI, Ronald Sinaga, menilai isu geopolitik menjadi faktor krusial.

“Isu terbesar menurut kami adalah geopolitik. Swasta tidak bisa memilih mau pakai teknologi dari negara mana. Ini harus menjadi keputusan pemerintah,” ujarnya.

Seiring kebijakan nasional tersebut, sejumlah inisiatif pembangunan PLTN mulai bergerak di tingkat tapak. Salah satu yang paling maju adalah rencana PLTN Thorcon 500 di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, yang diusulkan oleh PT Thorcon Power Indonesia. Proyek ini masih berada pada tahap awal perizinan berupa Izin Tapak, namun telah mencatat kemajuan penting.

Pada 30 Juli 2025, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memberikan persetujuan Evaluasi Tapak dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak (PET-SMET) kepada Thorcon, sebagaimana tertuang dalam Laporan Evaluasi Keselamatan Nomor 20/LEK/DPIBN/L25. Persetujuan ini menjadi dasar bagi penelitian dan pemantauan lanjutan sebelum pengajuan izin tapak, sembari penyusunan dokumen AMDAL dan kesesuaian tata ruang terus berjalan.

Pendekatan Thorcon dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia karena mengusung reaktor garam cair (Molten Salt Reactor/MSR), teknologi yang telah dikembangkan dan divalidasi sejak 1960-an oleh Oak Ridge National Laboratory Amerika Serikat. MSR beroperasi pada tekanan rendah, memiliki efisiensi termal lebih tinggi, serta secara inheren menurunkan risiko sistem bertekanan tinggi. Desain ini juga memungkinkan fleksibilitas bahan bakar, termasuk pemanfaatan thorium, yang cadangannya melimpah di Indonesia. Kompas.com dalam laporannya.

Keunikan lainnya terletak pada metode konstruksi berbasis manufaktur galangan kapal. Pendiri Thorcon, Jack Devanney, mantan profesor arsitektur kelautan MIT, memadukan karakteristik MSR dengan teknik industri perkapalan modern. Seluruh modul reaktor dibangun di galangan kapal menggunakan baja tahan karat standar industri, kemudian diangkut ke lokasi operasi melalui laut. Model ini memangkas risiko konstruksi, mempercepat jadwal, dan memberikan kepastian biaya melalui kontrak fixed price dan fixed schedule.

Di sisi sistem kelistrikan, PLN menegaskan bahwa pemilihan ukuran reaktor 250 MW bukan tanpa alasan. Didik Fauzi Dakhlan, Wakil Presiden Eksekutif Manajemen Aset, Rekayasa, dan Sistem Integrasi PLN, menjelaskan bahwa jaringan Sumatra dan Kalimantan memiliki kekuatan sekitar 300 MW per hertz.

“Ini bukan sekadar memilih teknologi, tetapi memastikan sistem kita cukup kuat dan siap untuk mengakomodasinya,” ujar Didik kepada Asian Power.

Indonesia memproyeksikan kebutuhan listrik mencapai 1.813 terawatt-jam pada 2060, dengan kapasitas terpasang bersih 443 GW. Energi terbarukan diperkirakan menyuplai 42% produksi listrik, didukung penyimpanan energi 34 GW. Namun, struktur ini tetap membutuhkan pembangkit baseload yang andal.

“Ini bukan lagi pilihan. Nuklir menjadi salah satu instrumen penting untuk menyeimbangkan bauran energi Indonesia dan mendukung jalur menuju net-zero,” kata Tony Susandy, pejabat senior Kementerian ESDM.

Dengan nuklir kini resmi menjadi bagian dari strategi energi nasional, serta mulai bergeraknya proyek-proyek konkret di lapangan, Indonesia memasuki fase paling menentukan dalam sejarah ketenagalistrikannya—beralih dari wacana panjang menuju realisasi PLTN pertama di Tanah Air.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *