BE, KOBA- DPRD Kabupaten Bangka Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendalami rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Thorcon 500 di Pulau Kelasa, Selasa (16/12/2025).
RDPU dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Bangka Tengah, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangka Tengah, unsur kecamatan dan desa se-Kecamatan Lubuk Besar, serta manajemen PT Thorcon Power Indonesia.
Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus mengatakan, forum tersebut menjadi ruang awal untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rencana proyek PLTN beserta implikasinya ke depan. Menurut dia, DPRD membutuhkan dasar informasi yang cukup untuk merespons pertanyaan dan aspirasi masyarakat.
“Komunikasi publik menjadi elemen strategis dalam rencana pembangunan berskala besar. Penjelasan yang terbuka dan berkelanjutan penting agar masyarakat memahami arah kebijakan energi nasional dan posisi daerah,” kata Batianus.
PT Thorcon Power Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kepatuhan regulasi. Chief Operating Officer Thorcon Power Indonesia Dhita Ashari menyatakan, perusahaan memandang RDPU sebagai bagian dari proses institusional yang harus dilalui.
“Seluruh tahapan proyek akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan regulasi dan dialog dengan pemerintah daerah menjadi prinsip utama kami,” ujar Dhita.
Ia menambahkan, pembangunan PLTN ditawarkan sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang stabil dan berkelanjutan dengan teknologi yang dirancang aman dan bertahap.
Sementara itu, Junior Manager Operasional PT Thorcon Power Indonesia Andri Yanto menjelaskan, fokus perusahaan saat ini berada pada proses pelisensian teknologi. Tahap awal yang didorong adalah pelisensian teknologi Thorcon 500 di Indonesia.
“Sebagai negara anggota IAEA, Indonesia memiliki kerangka regulasi dan kapasitas teknis yang memadai untuk menjalankan proses tersebut,” kata Andri.
Dari sisi teknis, Site Engineering Junior Manager PT Thorcon Power Indonesia Widia Nugraha menyebutkan bahwa proyek masih berada pada tahap awal. PT Thorcon Power Indonesia telah memperoleh izin evaluasi tapak dari BAPETEN pada 30 Juli 2025.
“Kegiatan di Pulau Kelasa saat ini masih terbatas pada penelitian dan pengumpulan data, termasuk pemasangan stasiun cuaca,” ujarnya.
Sejumlah anggota DPRD menyoroti aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Anggota DPRD Endang menekankan pentingnya memastikan aktivitas nelayan tetap terfasilitasi dalam rencana pengembangan energi tersebut. Sementara itu, anggota DPRD Budi Dharma menilai kesejahteraan masyarakat lokal menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
Sekretaris Bapelitbangda Bangka Tengah menambahkan, penerimaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh manfaat nyata yang dapat dirasakan, termasuk komitmen lingkungan dan mitigasi risiko yang perlu disampaikan dengan bahasa sederhana.
Menanggapi hal itu, Andri Yanto menegaskan pendekatan kolaboratif yang diusung perusahaan. Menurut dia, masyarakat dipandang sebagai mitra dalam setiap tahapan pengembangan.
RDPU ditutup dengan kesepahaman untuk melanjutkan pembahasan rencana PLTN Thorcon 500 pada forum berikutnya, seiring dengan pematangan kajian dan proses regulasi yang masih berjalan.











