Hukum  

Kasus Dugaan Penggelapan dan Penipuan Frida Vs AK Naik ke Tahap Penyidikan

BE,PANGKALPINANG – Frida Gunandi (56) didampingi kuasa hukumnya Sumin & Partners Law Office memenuhi panggilan Ditreskrimum Polda Babel untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan penggelapan dan penipuan.

“Kami tim Advokat pada Sumin & Partners Law Office hadir mendampingi beliau terkait panggilan dari Subdit II Unit Harda Reskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa terkait Laporan Polisi dengan nomor: LP/B/161/X/2025/SPKT/POLDA BANGKA BELITUNG,” kata Sumin & Partners Law Office dalam keterangan rilisnya, Jumat (19/12/25).

Ia mengungkapkan, saat ini perkara dugaan penggelapan dan penipuan yang dilaporkan oleh kliennya tersebut statusnya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“saat ini telah naik statusnya dari Penyelidikan ke Penyidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan dan SPDP yang telah kami terima dari Penyidik Krimum Polda Babel pada hari Kamis tertanggal 18 Desember kemarin,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Frida (56) perempuan asal Sungailiat Bangka resmi melaporkan Andi Kusuma (AK LAW Firm) ke Polda Bangka Belitung (Babel). Frida melaporkan Andi Kusama terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

“Tanggal 16 Oktober, kami sudah melaporkan (andi kusama-red) atas dugaan penipuan dan penggelapan,” ujar Sumin Law Firm dan Partner selaku kuasa hukum Frida, Senin (15/12/2025).

Diungkapnya, bermula dari bisnis tambak udang kliennya (frida-red) dengan mengajak seseorang bernama Surya Darma (kuncui-red) dan  selanjutnya, Surya Darma merasa memiliki hak atas peran mengelola tambak udang maka kliennya bertemu dengan Andi Kusama bermaksud untuk mencari solusi hukum atas konflik tambang udang.

“Frida ini pemilik tambak udang dan Surya Darma hanya sebagai pengelola, karena tidak tahan ditekan dan terjepit maka Frida mencoba mencari solusi hukum bertemu lah dan berkomunikasi lah Frida dengan Andi Kusama,” ucapnya.

“Berjalan lah justru oleh Andi Kusama saran untuk audit keuangan, Frida pun tidak memahami audit seperti apa yang dimaksud, yang dipahami Frida iya lah biaya Rp 250juta itu untuk jasa audit dan operasional auditor dengan skema DP Rp 100juta dibayar dimuka dan sisanya setelah audit rampung. Tapi sampai sekarang audit tidak dilaksanakan,” kata Sumin sembari mempertanyakan kompetensi Andi Kusama yang notabene bukan seorang akuntan publik.

“Alih-alih laporan audit yang terbit justru akta van dading (perdamaian-red). Audit keuangan harus dilakukan akuntan publik berizin, tanpa izin audit cacat prosedur dan tidak sah,” tukasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *