BE, PANGKALPINANG- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bangka Barat, Senin (24/11). Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti persoalan komitmen kebun plasma dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh enam perusahaan sawit di Bangka Barat.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa dan para kepala desa. Sebanyak 25 desa hadir untuk menyampaikan langsung tuntutan terhadap perusahaan.
“Dari informasi Badan Pertanahan Nasional, terdapat kurang lebih 30 ribu hektare HGU yang sudah terdaftar secara hukum, terdiri dari enam perusahaan,” ujar Didit.
Sesuai aturan, perusahaan wajib merealisasikan kebun plasma minimal 20 persen dari total HGU. Dengan total HGU sekitar 30 ribu hektare, kewajiban plasma mencapai hampir 7.000 hektare.
“Namun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 1.311 hektare atau 5,4 persen. Ini jauh dari kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Nomor 98 Tahun 2013,” katanya.
Ia menjelaskan, kebun plasma harus dilaksanakan di luar HGU. Jika masyarakat belum memiliki lahan, perusahaan dapat melakukan konversi melalui mekanisme Nilai Objek Pengganti yang ditetapkan tim independen.
“Prinsipnya kewajiban ini mutlak, dan ada sanksi jika tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, seluruh anggota DPRD dari daerah pemilihan Bangka Barat mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menangani persoalan plasma dan CSR.
“Usulan ini akan kami sampaikan dalam Badan Musyawarah. Mudah-mudahan bisa disetujui agar panja dapat dibentuk,” kata Didit.
Ia berharap sebelum panja terbentuk, perusahaan sawit dapat segera melakukan koreksi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memenuhi ketentuan plasma sesuai Permentan 98/2013 serta melaksanakan kewajiban CSR berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012.











