BE, PANGKALPINANG- Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengevaluasi profesionalitas kinerja pengawas ketenagakerjaan pada masa persidangan II. Pertemuan berlangsung di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (24/11/2025).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, memaparkan kondisi ketenagakerjaan di daerahnya. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja di Pangkalpinang mencapai 173.718 jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,9 persen. Sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
“Penyerapan tenaga kerja bergerak positif, namun tingkat pengangguran terbuka pada 2024 masih berada di angka 5,98 persen,” ujar Saparudin.
Ia menambahkan, rendahnya partisipasi kerja perempuan, dominasi tenaga kerja berpendidikan menengah, serta tingginya pekerja informal menjadi tantangan yang harus dibenahi. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah strategi, seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, hingga perluasan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Menurut dia, pengawas ketenagakerjaan memiliki peran vital dalam memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.
“Kami ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai situasi pengawasan di lapangan, termasuk kapasitas serta hambatan yang dihadapi,” kata Yahya.
Ia menyebut Bangka Belitung dipilih karena karakternya sebagai daerah kepulauan yang menuntut pola pengawasan khusus, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga iklim hubungan industrial.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX turut mendengar masukan dari pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja sebagai bahan rekomendasi kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan. (len08)











