DPRD Babel Fasilitasi RDP Terkait Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja Mitra XL Axiata

BE, PANGKALPINANG- Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pelanggaran hak-hak tenaga kerja dan tindakan intimidasi terhadap pekerja di lingkungan PT Berkah Trijaya Indonesia dan PT Kerja Manfaat Bangsa, selaku mitra PT XL Axiata. Rapat berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Rabu (12/11/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, menjelaskan bahwa pertemuan ini mempertemukan pihak perusahaan, tenaga kerja, dan perwakilan instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan tersebut.

“Alhamdulillah pertemuan tadi dihadiri oleh perusahaan dan para pekerja. Disepakati bahwa perusahaan bersedia memenuhi tuntutan teman-teman pekerja,” ujar Heryawandi.

Ia menambahkan, Komisi IV memberikan waktu satu minggu kepada perusahaan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, terutama terkait data dan besaran kompensasi yang menjadi tuntutan pekerja.

“Kami memberikan waktu satu minggu untuk penyelesaian. Persoalan ini sebenarnya tidak terlalu rumit, hanya tinggal pendataan dan perhitungan kompensasi yang harus diberikan,” katanya.

Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tindak lanjut, DPRD akan mendelegasikan penanganan kasus ini kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut.

Menurut Heryawandi, permasalahan ini murni berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya. Ia juga menyoroti perlunya penelaahan lebih lanjut mengenai status dan kontrak kerja antara perusahaan mitra dengan PT XL Axiata.

“Kita juga akan melihat posisi hukumnya, karena perusahaan ini berasal dari luar daerah. Tadi pihak SCM (Supply Chain Management) dari XL memang tidak hadir, tapi kita berharap komitmen perusahaan mitra tetap dijalankan,” tuturnya.

Heryawandi menegaskan, DPRD Babel akan terus mengawal agar hak-hak pekerja terlindungi dan penyelesaian dilakukan secara adil.

“Tuntutan mereka hanya soal kompensasi, dan itu hak yang harus dilindungi. Tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pekerja ketika menuntut haknya,” ujarnya. (len08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *