BE, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyoroti persoalan ketenagakerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL), setelah sejumlah pekerja sekuriti mengeluhkan kebijakan rotasi yang dinilai merugikan.
Audiensi terkait hal tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (20/10/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan dihadiri anggota dewan, perwakilan pekerja, serta pihak perusahaan.
Didit menyampaikan, DPRD akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan melibatkan komisi dan instansi terkait.
“Kami mencatat semua masukan dari audiensi ini dan akan melaporkannya ke komisi terkait. Soal rotasi dan kebijakan perusahaan perlu diklarifikasi apakah sudah sesuai aturan atau belum. Kami ingin penyelesaian yang adil dan musyawarah bagi semua pihak,” ujar Didit.
Sementara itu, paralegal PT GSBL, Rusli, menegaskan bahwa kebijakan rotasi bukan bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan penyesuaian posisi sesuai kebutuhan operasional.
“Rotasi ini tidak menghapus hak-hak karyawan. Semua tetap kami penuhi sesuai aturan perusahaan dan ketentuan undang-undang,” jelasnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Babel, Elvi Diana, menilai persoalan utama muncul akibat lemahnya komunikasi antara perusahaan dan pekerja.
“Perusahaan asing harus memahami aturan dan karakter lokal. Masalah ini sebenarnya hanya soal komunikasi yang bisa diselesaikan dengan dialog,” kata Elvi.
Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan Babel lebih aktif melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran hak tenaga kerja.
“Dinas terkait harus rutin turun ke lapangan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja,” ujarnya.
Elvi menambahkan, manajemen PT GSBL telah berkomitmen mempertahankan karyawan yang sebelumnya terancam dimutasi serta menyelesaikan status 11 pekerja lainnya bersama Dinas Ketenagakerjaan Bangka Barat.
“Saya optimistis persoalan ini akan selesai baik-baik,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asing yang melanggar aturan ketenagakerjaan.
“PT GSBL tidak bisa bertindak semena-mena karena bisa langsung disanksi pemerintah bila melanggar hak tenaga kerja,” pungkas Elvi.











