DPRD Pangkalpinang Tunda Penandatanganan KUA-PPAS APBD 2026

BE, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menunda penandatanganan nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penundaan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan I Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (13/10/2025).

Rapat dihadiri Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Herzha, Penjabat Wali Kota Unu Ibnudin, Sekretaris Daerah Mie Go, serta sejumlah unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Dandim 0413/Bangka dan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Dalam sambutannya, Abang Herzha menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta rapat karena paripurna yang sedianya dijadwalkan untuk penandatanganan KUA-PPAS harus ditunda.

“Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan seluruh fraksi DPRD. Kami menilai perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap KUA-PPAS APBD 2026,” ujar Herzha.

Ia menjelaskan, terdapat dua alasan utama di balik penundaan tersebut. Pertama, adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp170 miliar. Kedua, kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bangka Belitung, sementara APBD Kota Pangkalpinang mengalami defisit.

Abang Herzha menegaskan, DPRD bersama pemerintah kota akan kembali menjadwalkan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 sebelum 30 November 2025.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *